Analisis Yuridis Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang

Indra Ade Kurniawan

Abstract


The Corruption Court in the Class IA Palembang District Court in examining corruption cases uses the procedural law used in examinations at the corruption court, namely Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, equipped with certain articles. The method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study state that there are obstacles faced by the Class IA Palembang District Court in resolving the Corruption Crime, namely obstacles that arise from the law itself, in addition to constraints from Law Enforcement Officials, constraints on facilities or facilities, constraints on community environmental factors, and constraints arising from the perpetrator himself.


Keywords


Corruption Crime; State Court

Full Text:

PDF

References


Adhitya, Rio. 2021. Analisis Pebentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 3 No. 1. DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521

Alatas, Syed Hussein. 2003, Sosiologis Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Cetakan kedua, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta,

Annisah, Lilies. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.

Cahaya, Suhandi; Editor, Tazmini, 2011, Starategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.

Danil, Elwi. 2011, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Rajawali pers, Jakarta.

Daryanto S.S, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo Surabaya.

Hamid, Edy Suandi; dan Muhammad Syauti (ed.), 1999, Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta,

Hamzah, Andi. 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hamzah, Andi. 2005, Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Raja Grafindo, Jakarta,

Hamzah, Andi. 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,

Hamzah, Andi. 2008, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,

Hartanti, Evi. 2005 Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.

Irawan, Andi. 2002, Dampak Suap dan Korupsi Terhadap Kinerja Ekonomi, Sinar Harapan, Jakarta,

Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi.Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 3 No. 1. DOI: DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520

Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456.

Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.

Lamintang, P.A.F. 1991, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Mubyarto, 1995, Ekonomi dan keadilan sosial, Aditya Media, Yogyakarta.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponogoro, Semarang.

Mulyadi, Lilik. 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis dan Masalahnya, Alumni, Bandung.

Muzaffa, Chandra. 2006, Wabah Korupsi, dalam seri wawasan korupsi,Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta,

Reksodiputro, Mardjono. 1989, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 2. DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588

Sakidjo, Aruan; dan Bambang Pornomo, 1990. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).

Supramono, Gatot. 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkereditan, Alumni, Bandung.

Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.

Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047

Werthiem, W.F. 2007, Segi-segi Korupsi di Asia Tenggara, Bhatara Karya aksara, Jakarta.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705




DOI: https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27549 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.