Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah

Fadilatun Nisa, Supriyadi Ahmad, M. Nuzul Wibawa

Abstract


Abstract.

This paper examines First Travel's responsibilities in terms of civil, criminal, administrative law for the alleged crime. The results showed that First Travel had committed a crime of fraud, embezzlement, and money laundering with the Umrah mode. This study uses a normative legal research method using the law approach and case approach. The results showed that the number of victims reached thousands of prospective Umrah pilgrims, with losses of up to billions of rupiah. The owner of First Travel is subject to imprisonment of twenty years and eighteen years and a fine of ten billion rupiah.

Keywords: Responsibility, PT. First Travel, Jamaat, Failed to Leave 

Keywords


Responsibility, PT. First Travel, Jamaat, Failed to Leave

References


Aji, A.M. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," Salam; Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, No. 2 (2015).

Aji, A.M. "Pandangan al-Ghazali Tentang Maslahah Mursalah," Jurnal Ahkam, Volume IV, No. 08 (2002).

Maggalatung, Andi Salman. Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah, Jurnal Cita Hukum, Vol. 5, No. 1 (2017).

Arijanto, Agus. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Sopyan, Yayan. Pengantar Metode Penelitian, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Yudha, Brahmanta Dewa Gede Ari; Utari, Anak Agung Sri. Hubungan Hukum Antar Pelaku Usaha Dengan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Cahyaningrum, Dian. Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah, Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017.

Zein, F. "Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy," Jurnal Cita Hukum, Volume 6, No. 1 (2018).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk

Internet

Anonim, Jumlah pulau di Indonesia ‘berkurang’ 4.042 buah dari jumlah total 17.508 buah, akibat pembakuan nama rupa bumi oleh PBB. Metrotvnews. Jum'at, 18 Oktober 2013.

BBC Indonesia, Perusahaan Pembakar Belum Diumumkan Karena Pertimbangan Ekonomi, diakses dari http://www.bbc.com/.




DOI: https://doi.org/10.15408/jlr.v1i3.13879 Abstract - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.