Vol. 2 No. 1 (2014)
Available online since 9 March, 2014
Published:
2014-06-09
Articles
-
Abstract View: 467
Untitled Download: 120 -
Abstract View: 247
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG YUDIKATIF DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Download: 31 -
Abstract View: 177
PRAKTIK PENGAWASAN ETIKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Download: 27 -
Abstract View: 349
FUNGSI FALSAFAH NEGARA DALAM PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM Download: 43 -
Abstract View: 1024
THE GPH–M.I.L.F. AGREEMENT: HUMAN RIGHTS PROVISIONS AND POSSIBLE OVERLAPS Download: 21 -
Abstract View: 283
PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DPR MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1954 TENTANG HAK ANGKET Download: 47 -
Abstract View: 396
KERANGKA CITA HUKUM (RECHT IDEE) BANGSA SEBAGAI DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG (PERPPU) Download: 31 -
Abstract View: 311
KEDAULATAN RAKYAT DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Download: 35 -
Abstract View: 243
KONTROVERSI PEMBENTUKAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANAH KEGENTINGAN YANG MEMAKSA Download: 33 -
Abstract View: 259
PERKEMBANGAN KEWENANGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG DASAR DI INDONESIA Download: 37 -
Abstract View: 267
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN ASEAN CHARTER OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Download: 58 -
Abstract View: 273
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA Download: 28






