Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah
Abstract
Abstract: Local People's Representative Council (DPRD) In Local Government Legislation and Regional Legislative Institutions. One of the most esential issues of democracy’s results in Indonesian constitutional platform is the local legislature, so popularly known as the Local People's Representative Council (DPRD). The key of the success in organizing local government is the capability of the Local People's Representative Council (DPRD) in conducting the three basic functions and plus, namely legislating, budgeting, supervising, and plus representing, simultaneously, proportionally and continously. In the future times, it is urgent to strengthen the structure and institutional capacity of the Local People's Representative Council (DPRD) by means of three agenda, that is (i) to redefine and to consolidate the position of the Local People's Representative Council (DPRD) as a legislature; (ii) to reinforce the authority of the Local People's Representative Council (DPRD); and (iii) to maximize the capacity of the Local People's Representative Council (DPRD) in performing its all functions. To that end, it is urgent to take an effort in revising Law of 32/2004 and Law of 27/2009.
Abstrak: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundangundangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. Salah satu isu terpenting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang populer dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kemampuan DPRD dalam menjalankan tiga plus fungsi utamanya-legislasi, anggaran dan pengawasan, dan plus representasi‐secara simultan, proporsional dan berkelanjutan. Di masa mendatang penting untuk memperkuat struktur dan kelembagaan DPRD melalui 3 (tiga) agenda: (i) memperjelas dan memperkuat kedudukan DPRD sebagai badan legislatif; (ii) memperkuat kewenangan DPRD; dan (iii) memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk itu, diperlukan segera upaya merevisi UU 32/2004 dan UU 27/2009
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2005
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
Tim DPD-MPR, Naskah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: DPD, 2008
Fauzan, Muhammad, Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2006
Hamidi, Jazim, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan, Jakarta: Prestasi Pustakarayah,2011
Haris, Syamsuddin, (et.al), Membangun Format Baru Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press, 2006
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta; Rajawali Press, 2005
Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PSHTN-UI dan CV Sinar Bakti, 1983.
Mahfud MD, Moh., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2007
Murhani, Suriansyah, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Malang: Laksbang Mediatama, 2008
Setyanto, Widya P., Halomoan Pulungan, (eds.), Ada Apa dengan 10 Tahun Otonomi Daerah (Dinamika Politik Lokal di Indonesia), Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), 2011
Sinamo, Nomensen, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Pustaka Mandiri 2010
Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana, 2010
DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
