Vol. 2 No. 1 (2014)
Available online since 9 March, 2014
Published:
2014-06-09
Articles
-
Abstract View: 313
Untitled Download: 102
-
Abstract View: 188
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG YUDIKATIF DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Download: 16
-
Abstract View: 133
PRAKTIK PENGAWASAN ETIKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Download: 14
-
Abstract View: 251
FUNGSI FALSAFAH NEGARA DALAM PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM Download: 24
-
Abstract View: 967
THE GPH–M.I.L.F. AGREEMENT: HUMAN RIGHTS PROVISIONS AND POSSIBLE OVERLAPS Download: 1
-
Abstract View: 180
PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DPR MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1954 TENTANG HAK ANGKET Download: 17
-
Abstract View: 330
KERANGKA CITA HUKUM (RECHT IDEE) BANGSA SEBAGAI DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG (PERPPU) Download: 10
-
Abstract View: 237
KEDAULATAN RAKYAT DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Download: 18
-
Abstract View: 192
KONTROVERSI PEMBENTUKAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANAH KEGENTINGAN YANG MEMAKSA Download: 19
-
Abstract View: 195
PERKEMBANGAN KEWENANGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG DASAR DI INDONESIA Download: 21
-
Abstract View: 210
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN ASEAN CHARTER OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Download: 22
-
Abstract View: 201
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA Download: 14






