Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor

Latipah Nasution, Ahmad Tholabi Kharlie, Irfan Khairul Umam

Abstract


Abstract

This study aims to describe and analyze the management and utilization of village funds in Desa Dayeuh in terms of applicable laws and regulations. The aim is to find out what is the problem of ineffective village funds in Babakan Dayeuh Village. To achieve these objectives, researchers use legal research methods that are Normative and Empirical approaches. While the data collection techniques used in this study are field research and library research. Field research consists of observation, selection of information documents, and identification. Based on the results of this study indicate that the management and supervision of the Village Fund in Babakan Dayeuh Village has not been carried out according to applicable regulations, because village governments often ignore the rules that become a reference in managing Village funds such as; Regulation of the Minister of Disadvantaged Villages, Development and transmigration in the form of rules related to the Priority of Village Funds where the aim is that development in the village is directed according to the vision of the National Government.

Keywords: Village Funds, Village Fund Management, Village Fund Supervision


Keywords


Village Funds, Village Fund Management, Village Fund Supervision

Full Text:

PDF

References


Adnan, H. “Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa Supervision Of Allocation Village’s Fund In The Village Administration”, dalam Jurnal Al’adl, Vol. VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.

Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Alfasadun. Hardiningsih, Pancawati. Ratnasari, Sri Devi. Srimindarti, Ceacilia. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dalam Jurnal Prosiding SENDI_U. 2018. ISBN: 978-979-3649-99-3.

Apriyansyah. Maullidina, Isnaini. Priyo Purnomo, Eko. “Efektivitas Sistem Informasi Desa SID Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul”, dalam Jurnal JAKPP Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 4, No. 1 Juni 2018. PISSN: 2460-6162. EISSN: 2527-6476.

Areros, William Agustinus. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi Di Kantor Sekretariat Walikota Manado”, dalam Jurnal E-Journal Acta Diurna Volume Iv. No. 3, 2015..

Azhar, Muhammad. “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara” dalam Jurnal NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September 2015.

Chasanah, Khuswatun. Rosyadi, Slamet. Denok, Kurniasih. “Implementasi Kebijakan Dana Desa” dalam Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.

Fitri, Rahimi. Noor Asyikin, Arifin. Nugroho, Budi. Setiyo, Agus. “Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik Good Governance Berbasis TIK” dalam Jurnal Positif, Volume 3, No.2 2017.

Hasniati, Deddy T.Tikson, Muhammad Hazzam Syahruddin. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Mappakasunggu”, dalam Jurnal ABDIMAS Vol. 21 No. 2, Desember 2017.

Indonesia Corruption Watch, Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Di Tahun Politik, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 5 Feb 2018)

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Buku Panduan Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. 2017.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum PSH Fakultas Hukum UII. 2001.

Mondale, Fitriawan, dkk. “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak Ii, Kabupaten Aceh Tengah” dalam Jurnal Perspektif Ekomormi Darussalam, Volume 3 Nomor 2, September 2017.

Mongilala, Chrisye. “Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan” dalam Jurnal Lex Et Societatis, Vol. Iv/No. 6/Juni 2016.

Putubasai, Erwin. “Pengaruh Perencanaan Partisipatif Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Implementasi Dana Desa (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”, dalam Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik (Vol. 2 No. 3 Desember 2016).

Safudin, Endrik.”Efektivitas Pembentukan Daerah Dalam Upaya Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia”, dalam Jurnal Islamica Vol. 13 No. 1. 2016.

Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Indonesia”, dalam Jurnal Yuridis (Vol. I No. 2 Desember 2014).

Widjaja, H. A. W. Titik Berat Otonomi Pada Derah Tingkat II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Yunus, N.R.; Helmi, M.I. Hukum Pemerintahan Desa, Jakarta: Poskolegnas, 2016.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Teambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, TLN No. 6321.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, LN.2016/No. 57, TLN No. 5864.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Lembaran Berita Negara Nomor 1359.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684.

Dokumen Hasil Wawancara

Dokumen hasil wawancara dengan Etih Herawati BPD demisioner Desa Babakan Dayeuh tahun 2013-2019, yang dilaksanakan pada 30 April 2019.

Dokumen hasil wawancara dengan Abdul Wahid Sekertaris Desa Babakan Dayeuh 2013-2019. pada 12 Mei 2019.

Dokumen hasil wawancara dengan Sumardi, Ketua Rukun Tetangga 003/004, pada 13 Mei 2019.

Dokumen hasil wawancara dengan Rahardian, Perwakilan Pemuda Desa Babakan Dayeuh, pada 26 Mei 2019.




DOI: https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.12824 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.