Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945
Abstract
In realizing a prosperous region, the principles of decentralization, deconcentration and co-administration must be carried out simultaneously which is flowed in one pipe, the principle of regional autonomy. The research method used is normative juridical research with a statutory approach. Legal regulations are the focal point of the object and the main theme in this research. The research specification is descriptive analysis with the object of regional autonomy and the laws and regulations that underlie it. The results of the study stated that the essence of the ideal implementation of regional autonomy according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia lies in the independence of the autonomous region in drafting Regional Regulations between the DPRD and the Regional Head. This is because the DPRD is directly elected by the local people in a democratic manner. DPRD as the representative of the regional people is a reflection of the aspirations of the regional people in realizing quality and aspirational regional regulations as a means of realizing independence, quality services and the welfare of the regional people.
Keywords: Unitary State Principles; Regional autonomy; Local regulation
Abstrak
Dalam mewujudkan daerah yang sejahtera, prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilaksanakan secara bersamaan yang dialirkan dalam satu pipa prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan Peraturan hukum menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa esensi pelaksanaan otonomi daerah yang ideal menurut UUD NRI 1945 terletak pada kemandirian daerah otonom dalam menyusun Peraturan Daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah. Sebab DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah secara demokratis. DPRD sebagai wakil rakyat daerah merupakan cerminan aspirasi rakyat daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan aspiratif sebagai sarana mewujudkan kemandirian, pelayanan yang bermutu dan kesejahteraan rakyat daerah.
Kata Kunci: Prinsip Negara Kesatuan; Otonomi Daerah; Peraturan Daerah
Full Text:
PDFReferences
A.Ubaedillah, (2006). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Selatan.
Busrizalti, H.M, (2013). Hukum Pemda (Otonomi Daerah dan Implikasinya), Total Media, Yogyakarta.
Dwiyanto, Agus. (2020). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
E. Utrecht, (1953). Pengantar dalam Hukum Indonesia,Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Hadjon, Philipus M, (1997). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Majalah Yuridika, No. 6 Tahun IX, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
HR, Ridwan, (2008). Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
Ibrahim, Johnny. (2010). Teori dan Metodologi Penetitian Hukum Normatif,Bayumedia Publishing, Malang.
Istanto. F, Sugeng. (1971). Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia, Karya Putra, Yogyakarta.
Juniarto, (1967). Perkembangan Pemerintah Lokal, Alumni, Bandung.
Kusnardi, Moh, S.H, (1994). Ilmu Negara, Jakarta, Gaya Media Pratama,.
Mahfud MD, Moh, (2010). Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers.
Monteiro, Josef Mario, (2016). Pemahaman Dasar, Hukum Pemerintahan Daerah, Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa dan Peraturan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogjakarta.
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
Juanda, (2004). Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Cetakan ke1, Alumni, Bandung.
Remaja, I Nyoman Gede, (2017). Hukum Administrasi Negara, Universitas Panji Sakti, Singaraja.
Sibuea, Hotma P, (2010). Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan,Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, Erlangga, Jakarta.
Simatupang, Dian Puji N, (2008). Hukum Administrasi Negara, Penerbit FHUI, Jakarta.
Soehino, (200). Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo, (1985). Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Strong, C. F, (1960). Modern Political Constitutions, Sidswick & Jackson Limited, London.
Sudjijono, Budi; dan Dedy Rudianto, (2003). Manajemen Pemerintah Federal Perspektif Indonesia Masa Depan, Citra Mandala Pratama, Jakarta.
Sukanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Sumardjono, Maria SW, (2017). Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah), UGM Yogyakarta.
Tim Pondok Edukasi, (2005). Pegangan Memahami Desentralisasi; Beberapa Pengertian Tentang Desentralisasi, Pondok Edukasi, Yogyakarta.
Widjaja, HAW, (2005). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yudoyono, Bambang. (2003). Otonomi Daerah: Disintegrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, Cetakan ke-4, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019) "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.