Pembatalan Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan Dan Penyitaan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/ PUU-XVII/2019 Dalam Perspektif Efektifitas Hukum
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Alfitra. 2014. Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana. Jakarta: RAS.
M Friedmann, Lawrence. 2011. Three Legal System: A Social Science Perspective, Terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusamedia.
Mertokusumo, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Arief, Barda Nawawi. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya.
Arief, Barda Nawawi. 2011. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Usman, Sabian. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Yunus, Nur Rohim. 2012. Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia. Jakarta: Jurisprudence Press.
Jurnal
Harsandini, Diska. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014), Jurnal Verstek Vol 5, No. 2, 2017.
Rachman, Andi. Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. Dalam Jurnal Samudera Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
Rugege, Sam. Judicial Independence in Rwanda. Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal, 2007.
Tjoneng, Arman, Christin Septina Basani, Novilta Sidabutar, Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian izin Penggeledahan Sebagai Tindak Merintangi Proses Penyidikan, Jurnal Esensi Hukum, vol 2, No. 2, Tahun 2020.
Umar, Olivia. Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasankorupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020
Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019
Website
https://nasional.tempo.co/read/1282972/peneliti-icw-menolak-konsep-dewan-pengawas-kpk diakses pada tanggal 9 september 2021
DOI: https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.23047 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.