Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia
Abstract
Abstract: The development of Constitution Authority Changing in Indonesia. Since the beginning of the independence of Indonesia, the authority to change the Constitution set out in the 1945 Constitution is the People's Consultative Assembly (MPR). In its journey, Indonesia has experienced several changes in the Constitution 1945 changes into the constitution RIS jointly conducted by the government of the Central Indonesian National Committee (KNIP) as well as the formation of the Provisional Constitution of 1950. In addition, a constituent did drafting a new constitution, although in the end is not resolved. Constitution changes occurred back in the era of reforms undertaken by the Assembly, and further stipulate that the authority to change the Constitution and establish the institution is located in the MPR.
Absrak: Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar telah ditetapkan dalam UUD 1945 adalah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan UUD 1945 menjadi konstitusi RIS dilakukan oleh pemerintahan bersama Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) begitu juga dengan pembentukan UUDS 1950. Sempat ada konstituante yang melakukan penyusunan UUD baru, meskipun pada akhirnya tidak terselesaikan. Perubahan UUD terjadi kembali pada era reformasi yang dilaksanakan oleh MPR dan selanjutnya menetapkan bahwa kewenangan mengubah dan menetapkan UUD adalah berada pada lembaga MPR.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. Garner, Bryan. Black Law Dictionary, Eighth Edition. United States Of America, 2004.
Anam, Khoirul. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Yogyakarta: Inti Media, 2011.
A.S.S. Tambunan. MPR (Perkembangan dan Pertumbuhannya, Suatu Pengamatan dan Analisis). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
Asshidiqie, Jimly. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta : UII Press, 2005.
Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konpress, 2005.
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.
Azhary. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
Buyung Nasution, Adnan. Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi. Jakarta: Aksara Karunia, 2004.
Basalim, Umar. Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi, cet.I. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.
C.F. Strong. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian Tentang Sejarah dan BentukBentuk konstitusi Dunia. Dahlan Thaib. dkk, Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Huda, Ni’matul. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
K.C. Wheare. Konstitusi-Konstitusi Modern, Penerjemah Muhammad Hardani, cet.II. Surabaya: Pustaka Eureka, 2005.
Mahendra, Yusril Ihza. Dinamika Tata Negara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan perwakilan dan Sistem Kepartaian), cet.I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Mahkamah konstitusi. Cetak Biru : Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya. Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2004.
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet.XXVII. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2005.
MPR. Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia ( Sejarah, Realita, dan Dinamika). Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR-RI, 2009.
R.Saragih, Bintan. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987.
Saefroedin Bahar, dkk. Risalah Sidang BPUPKI – PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992.
Soemantri, Sri. Undang-Undang Dasar 194 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya. Bandung: UNPAD Press, 2002.
Sekretariat Jenderal MPR-RI. Risalah Sidang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999- 2002) Tahun Sidang 2000, Buku I. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.
Sekretariat Jenderal MPR-RI. Risalah Sidang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku II. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.
Sekretariat Jenderal MPR-RI. Risalah Sidang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku III. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.
Sekretariat Jenderal MPR-RI. Risalah Sidang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001,Buku I. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.
Syahuri, Taufiqurrohman. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.
T.A. Legowo,dkk, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia ( Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945). Jakarta: FORMAPPI, 2005.
Tim Kajian Unibraw. Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Kontek Dalam Negara Yang Sedang Berubah. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Tim Penyusun. Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan 1999-2002), Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan..
Yamin, Muhammad. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Siguntang, 1971
DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1458 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
