Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Abstract
Abstract: The Accountability in The Use of The Prerogative of The President of The Judicial Sector in Ensuring The Independence of Judicial Power. Indonesia has Presidential system in its state. President leads both the nation and the state. These had been manifestation at 1945 constitution. President has the prerogative in judicial matters that intersect with rights owned by other branches of power, namely the Judiciary. This paper analyzed the prerogative of the President as a form of implementation of the President's power under the 1945 Constitution and examined the link prerogative of the President in the judicial field, whether or not to reduce or even amputate the independence of judicial power. In addition, this paper also going to analyze whether the implementation of the prerogative can be justified by the law.
Abstrak: Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Dengan diterapkannya sistem presidensial di Indonesia, Presiden memiliki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sekaligus. Kedua jabatan tersebut termanifestasi dalam UUD 1945, diantaranya adalah hak prerogatif Presiden dalam bidang yudikatif yang beririsan dengan hak yang dimiliki cabang kekuasaan lain, yaitu Yudikatif. Tulisan ini menganilisis hak prerogatif Presiden sebagai suatu bentuk pelaksanaan kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 dan juga mengkaji kaitan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif ini, apakah dapat atau tidak mereduksi atau bahkan mengamputasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Selain, tulisan ini juga hendak menganalisis apakah pelaksanaan hak prerogatif tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arinanto, Satya dan Triyanti, Ninuk (ed.), Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
-------------------------, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, KonstitusiPress, Jakarta, 2005.
-------------------------, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
-------------------------, Konstitusi dan Ketatanegaraan, The Biografy Institute, Jakarta, 2007.
Atmadja, I Dewa Gede, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia SesudahPerubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2012.
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Chaidir, Ellydar dan Fahmi, Sudi, Hukum Perbandingan Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, 2010.
Firdaus, Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi, Yrama Widya, Bandung, 2007.
Hamidi, Jazim dan Lutfi , Mustafa, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Alumni, Bandung, 2010.
Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006.
Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1993.
Manan, Bagir, Konvensi Ketatanegaraan, Armico, Bandung, 1988.
Marzuki , M. Laica, Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof.Dr.H.M. Laica Marzuki, S.H., Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
MD, Moh. Mahfud., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2007.
---------------------------, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Mahendra, Yusril Ihza, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
Riyanto, Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung, 2003.
Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005.
Strong, C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan SPA Teamwork, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
Suny Ismail, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
Subekti, Valina Singka, Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
Yudho, Winarno, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2005
DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
