Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic
Abstract
This study examines the Fatwās issued by the Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) on Indonesian Muslim attitudes and practical procedures towards their religious behaviors and public demands on the government appreciation and recognition. The fatwās present logical reasoning which has attracted the government’s attention to adopting them and issue legal products based on them. With a normative legal research approach, this study is considered as qualitative research which using critical legal theory to analyze the important points in the Fatwās. As a result, this study finds four important cases in the fatwā on religious attitudes and behaviors during the COVID-19 pandemic: first, the fatwa on COVID-19 has logical reasoning which is in line with paramedical advice; second, the fatwa on COVID-19 is consistent with the government political interests concerning physical and social restrictions; third, the fatwa on COVID-19 ends the negative stigma on the political role of religious actors; and fourth, the fatwa shows the increasing role of Kiai (religious figures) from cultural brokers to actors of Islamic legal scientism.
Abstrak
Penelitian ini menguji fatwā hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sikap dan prosedur praktis umat Islam Indonesia dalam beragama serta tuntutan publik atas penghargaan dan pengakuan pemerintah. Fatwā tersebut menghadirkan nalar logis sehingga menarik perhatian pemerintah untuk mengadopsi dan mengeluarkan produk hukum yang didasarkan pada fatwā tersebut. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian kualitatif ini menggunakan teori hukum kritis untuk menganalisis poin-poin penting dalam fatwā. Hasilnya, studi ini menemukan empat kasus penting dalam fatwā tentang sikap dan perilaku beragama selama pandemi COVID-19. Pertama, fatwā hukum tentang COVID-19 memiliki penalaran logis yang sejalan dengan nasihat paramedis; kedua, fatwā hukum tentang COVID-19 sejalan dengan kepentingan politik pemerintah mengenai pembatasan fisik dan sosial; ketiga, fatwā hukum tentang COVID-19 mengakhiri stigma negatif terhadap peran politik aktor agama; dan keempat, fatwā hukum menunjukkan semakin meningkatnya peran kiai dari calo budaya menjadi pelaku ilmu hukum Islam.
Keywords
References
Aji, A. M., & Habibaty, D. M. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari, DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs. v7i8.17059.
Akbar, N. A. (2020, Mei 13). Banggar: Mayoritas Fraksi Setuju Perppu COVID-19 Jadi UU. Dipetik September 11, 2020, dari www.republika.co.id
Alimardani, M., & Elswah, M. (2020). Online Temptations: COVID-19 and Religious Misinformation in the MENA Region. Social Media + Society, . https://doi.org/10.1177/2056305120948251.
Alkawy, M. B. (2019). Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir. Al-Ma’arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, 1 (2), 102-117.
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Jejak.
Anwar, M. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. ‘ADALAH, 4 (1).
Arifin, M. (2020, April 20). Ini Pasal Kontroversial Perppu Corona yang Didukung DPR Digugat ke MK. Dipetik September 11, 2020, dari www.merdeka.com
Arum, R., & Carlis, F. (2020, Maret 23). Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik. Dipetik Juli 10, 2020, dari www.osf.io
Athaillah, A. (2006). Rasyid Ridha: konsep teologi rasional dalam Tafsir al-Manar. Jakarta: Erlangga.
Bungin, B. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
Cahyono, B. (2020, April 24). Kota Semarang Tolak PSBB, Begini Alasannya. Dipetik Juli 10, 2020, dari www.ayojakarta.com
Christodoulidis, E., Dukes, R., & Goldoni, M. (2019). Research Handbook on Critical Legal Theory. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Dahlan, M. (2020). RESPON JAMAAH TABLIGH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG COVID-19. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 5 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.29300/qys. v5i1.3232.
Ebrahim, S. H., & Memish, Z. A. (2020). Saudi Arabia’s drastic measures to curb the COVID-19 outbreak: temporary suspension of the Umrah pilgrimage. Journal of Travel Medicine, 27 (3), taaa029.
Efendi, A. S. (2011). Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Fajri, A. (2014). Ulama dan Politik: Analisis Fatwa dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Era Reformasi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16 (1), 174-178.
Ginting, E. D. (2010). Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kepailitan. Medan: USU Press.
Grindle, M. S. (1980;5-17). Politics and Implementation in the Third World. New Jersey: Princetown University Press.
Handayanto, R. T., & Herlawati. (2020). Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR). Jurnal Kajian Ilmiah, 20 (2), 119-124.
Haryanto, D., & Nurgroho, E. (2011:92). Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
Hasyim, S. (2015). Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Al-Ahkam, 25 (2), 241-266.
Hidayat, E. (2016). Peran Kiai Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 di Pesantren Areng-areng Pasuruan Jawa Timur. Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 6 (1), 16-32.
Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). Studying Public Policy. New York: Oxford University Press.
Kurnia, D. (2020, April 21). PW Muhammadiyah Jatim Dukung PSBB di Surabaya Raya. Dipetik Juli 10, 2020, dari www.republika.co.id
Kustiani, R. (2020, Juni 2). 9 Protokol Kesehatan COVID-19 Saat Salat di Masjid dan Musala. Dipetik September 11, 2020, dari www.tempo.co
Mashabi, S. (2020, April 2). MUI Dukung Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dipetik Juli 10, 2020, dari www.kompas.com
Medistiara, Y. (2020, Mei 13). Perppu Corona Disahkan Jadi UU, MAKI Siap Ajukan Gugatan Baru ke MK. Dipetik September 11, 2020, dari www. news.detik.com
Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. Journal of Current Southeast Asian Affairs., https:// doi.org/10.1177/1868103420935561.
MUI. (2020). Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-1. Jakarta: MUI.
Mushodiq, M. A., & Imron, A. (2020). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi COVID-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari, DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315.
Najib, A. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 6 (2), 373-384.
Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, 7 (7).
Nasrullah, R. (2014). Teori dan Riset Media Siber. Jakarta: Kencana.
Nurfiati, I. (2016). Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
Oktaviani, Z. (2020, April 22). NU Surabaya Siapkan Lumbung Pangan di 31 Titik untuk PSBB. Dipetik Juli 10, 2020, dari www.republika.co.id
Pati, T. M. (2019). Undang–Undang Kesehatan Jilid III. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Purnamasari, D. M. (2020, April 23). Survei: Sebagian Besar Warga Menolak PSBB Karena Sulit Cari Nafkah. Dipetik Juli 10, 2020, dari www.kompas.com
Putri, W. S. (2020, Mei 19). Kini Muncul Aksi Demo Tolak PSBB, Wirang Birawa Berikan Sentilan. Dipetik Juli 10, 2020, dari www.fame.grid.id
Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UU NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal, 3 (2), 240-249.
Sahbani, A. (2020, April 1). Kini, Pemerintah Larang Sementara Orang Asing masuk Indonesia. Dipetik September 11, 2020, dari www.hukumonline.com
Saputra, A. (2020, Mei 15). Perppu Corona Jadi UU, Fungsi Kontrol DPR ke Presiden Dipertanyakan. Dipetik September 11, 2020, dari www.news.detik.com
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Thorik, S. H. (2020). Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19. ‘ADALAH, 4 (1).
Thurston, A. (2020). Islamic Response to COVID-19. Dalam POMEPS, The COVID-19 Pandemic in the Middle East and North Africa (hal. 15-18). Columbia: The Project on Middle East Political Science (POMEPS).
TimPRMN. (2020, Mei 29). Tolak Perpanjangan PSBB Tahap III, PUluhan Warga Gelar Unjuk Rasa di Gedung DPRD Surabaya. Dipetik Juli 10, 2020, dari www.pikiran-rakyat.com
UN. (2020, Juli 27). Information for UN Personnel Worldwide . Dipetik Agustus 30, 2020, dari https://www.un.org/
WHO. (2020, Juli 7). Q&A: How is COVID-19 transmitted? Dipetik Agustus 30, 2020, dari https://www.who.int/
Worldometers. (2020, Agustus 30). COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. Dipetik Agustus 30, 2020, dari https://www.worldometers.info/
Yoosefi Lebni, J., Abbas, J., Moradi, F., Salahshoor, M. R., Chaboksavar, F., Irandoost, S. F., & Ziapour, A. (2020). How the COVID-19 pandemic effected economic, social, political, and cultural factors: A lesson from Iran. International Journal of Social Psychiatry, https://doi. org/10.1177/0020764020939984.
Zulkarnain, F., Nurdin, A. A., Gojali, N., & Wahyu, F. P. (2020). Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi Covid 19. Bandung: Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
DOI: 10.15408/ajis.v20i2.17391
Refbacks
- There are currently no refbacks.
