Penerapan Prinsip Independence of Judiciary Dalam Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Implementation of The Principle of Independence of Judiciary in The Supervision of Judges by The Judicial Commission Based on Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning The Judicial Commission

Abstract

Penelitian ini membahas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Meskipun hakim memiliki kekuasaan besar, pengawasan yang efektif penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pengawasan dapat dijalankan tanpa mengganggu prinsip Independence of Judiciary dan tetap menjaga kehormatan hakim, mengingat adanya kendala hubungan dengan Mahkamah Agung serta terbatasnya mekanisme sanksi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dalam pengawasan oleh Komisi Yudisial serta mengevaluasi efektivitasnya. Penelitian juga mengidentifikasi kendala yuridis dan politis dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Komisi Yudisial memiliki kewenangan, pelaksanaannya sering terhambat oleh konflik kelembagaan dan keterbatasan sanksi. Pengawasan terkadang dianggap bertentangan dengan prinsip independensi hakim. Namun, dengan koordinasi yang lebih harmonis antar lembaga, pengawasan eksternal tetap dapat berjalan efektif tanpa mengurangi independensi peradilan.

This study discusses the supervision of judges by the Judicial Commission based on Law Number 18 of 2011, which amended Law Number 22 of 2004. Although judges hold significant authority, effective supervision is essential to maintain the integrity and accountability of the judiciary. The main focus is how such supervision can be carried out without violating the principle of judicial independence and while preserving the dignity of judges, considering the strained relationship with the Supreme Court and limited sanction mechanisms. The purpose of this study is to analyze the application of the principle of judicial independence in the Judicial Commission’s supervision and to evaluate its effectiveness. It also identifies legal and political constraints in its implementation. The findings show that although the Judicial Commission has supervisory authority, implementation is often hindered by institutional conflicts and limited sanctioning power. Supervision is sometimes perceived as conflicting with judicial independence. However, with more harmonious coordination between institutions, external oversight can still be effectively conducted without diminishing judicial independence.