Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumater Barat Nomor 7 Tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami penerapan Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Taram yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian juga untuk menganalisis problematika yang terjadi dalam penerapan perda tersebut. Perda ini adalah Perda yang mengatur pembentukan penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat berdasarkan kesatuan masyarakathukum adat nagari yang hidup di Sumatera Barat selama ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya penerapan yang bersifat sosialitatif dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pun telah melakukan upaya yang dikoordinasikan dari Pemerintah Provinsi, namun upaya yang berupa inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum dilakukan. Kendala yang terjadi adalah kendalakendala yang bersifat teknis dan operasional. Dari sudut pandang masyarakat Nagari Taram sendiri, ada persoalan kultur hukum yang telah lama bergeser mengenai pemerintahan nagari sehingga Perda ini tidak dapat terlaksana begitu saja.