Revitalisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Tonggak Akselerasi Perlindungan Konsumen dalam Fintech: Peer To Peer (P2P) Lending

Abstract

Inovasi pada sektor jasa keuangan dengan berbasis teknologi (financial technology), peer to peer lending digadang-gadang mampu menjadi suksesor dalam meningkatkan inklusi keuangan diera disruptif. Memanfaatkan penetrasi tinggi pada akses internet dan smartphone, peer to peer lending berhasil mendapat perhatian publik. Eksistensi peer to peer lending menemu kendala dalam aspek kelaikan hukum. Regulasi yang ada belum mampu mengontrol peer to peer lending. Demikian, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna peer to peer lending bermuara pada aksi penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan persekusi digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan payung hukum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan belum mampu meningkatkan public awareness, dengan demikian menjadi urgen untuk disahkannya RUU PDP dalam upaya revitalisasi dan akselerasi regulasi perlindungan data pribadi konsumen peer to peer lending.

Kata Kunci: Financial Technology (Fintech), Peer to Peer (P2P) Lending, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP.