Legal Analysis of a Foundation's Legal Entity Status under Law Number 28 of 2004: Intersection of Social and Commercial Interests
Abstract
This study aims to analyse the legal status of foundations by Law No. 28 of 2004 and to examine the legal implications of the misuse of foundation functions between social and business interests. Foundations, as non-profit legal entities, play a strategic role in social and educational activities; however, in practice, there is a potential for the misuse of their functions for business activities that conflict with their social goals. This study employs a qualitative method, combining a literature and legislative approach, which analyses various legal sources and related provisions to explore the legal regulations surrounding foundations, their role in social and business activities, and the legal implications of a foundation deviating from its social goals. The results of the study indicate that although Law No. 28 of 2004 provides a clear legal basis for foundations, the practice of misusing foundation functions for business activities can still occur. Therefore, strict government supervision and adherence to the principles of transparency and accountability are necessary to ensure that foundations continue to operate in accordance with the social goals mandated by law.
Keywords: Foundation; legal entity; Law No. 28 of 2004; social activities; business activities; legal implications
Full Text:
PDFReferences
Arief, M. (2019). Kewenangan Yayasan dalam Pengelolaan Sumber Daya untuk Kegiatan Sosial dan Bisnis: Tinjauan terhadap UU No. 28 Tahun 2004. Jurnal Hukum Pembangunan, 7(1), 72-85.
Arifin, M. (2019). Implikasi Hukum terhadap Penyimpangan Yayasan dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 24(3), 59-74.
Hakim, F. (2020). Komparasi Pengaturan Yayasan di Indonesia dan Negara Lain dalam Perspektif Hukum. Jurnal Hukum Internasional, 14(1), 75-89.
Hakim, F. (2020). Pengaturan Kegiatan Bisnis pada Yayasan: Implikasi Hukum dan Pengawasan. Jurnal Hukum & Keadilan, 25(2), 105-120.
Hidayat, R. (2016). Pengaturan Yayasan dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(3), 45-62.
Hidayat, R. (2018). Sanksi Hukum terhadap Yayasan yang Melanggar Ketentuan UU Yayasan. Jurnal Hukum Bisnis, 21(2), 47-58.
Kartini, L. (2019). Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pembina Yayasan dalam Praktik Pengelolaan Aset. Jurnal Hukum Sosial dan Ekonomi, 10(3), 75-88.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Literatur dan jurnal hukum terkait yayasan dan badan hukum.
Lubis, M. (2015). Pengelolaan Yayasan dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum & Keadilan, 10(1), 45-62.
Nasution, M. (2021). Metode Penelitian Kualitatif dalam Hukum: Teori dan Praktik. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 55-70.
Nurjanah, S. (2018). Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Yayasan di Indonesia: Perspektif Hukum dan Praktik Pengawasan Pemerintah. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 12(3), 112-126.
Prasetyo, A. (2018). Kewenangan Yayasan dalam Kegiatan Bisnis: Perspektif Hukum Yayasan di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 21(4), 77-92.
Prasetyo, A. (2018). Pengawasan terhadap Yayasan dalam UU No. 28 Tahun 2004: Tinjauan Yuridis dan Praktis. Jurnal Hukum & Keadilan, 22(3), 45-61.
Prasetyo, D. (2020). Penyalahgunaan Aset Yayasan: Implikasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Jurnal Hukum dan Sosial, 15(1), 78-92.
Rahman, A., & Fajri, M. (2019). Optimalisasi Pengawasan Yayasan dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Bisnis, 17(2), 33-48.
Rahman, A., & Fajri, M. (2019). Pengelolaan Bisnis Yayasan dan Kepatuhannya terhadap UU Yayasan. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 17(3), 53-69.
Rahman, A., & Fajri, M. (2019). Sanksi Hukum bagi Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Tujuan Sosial. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 18(4), 112-123.
Ramli, A. (2016). Peran Yayasan dalam Pembangunan Sosial di Indonesia. Jurnal Sosial dan Hukum, 15(2), 33-50.
Santoso, H. (2017). Penyalahgunaan Yayasan untuk Kepentingan Bisnis: Tinjauan Hukum. Jurnal Hukum Bisnis, 18(1), 21-37.
Sari, A. (2020). Pendekatan Literatur dalam Penelitian Hukum: Sebuah Tinjauan Metodologis. Jurnal Pendidikan Hukum, 14(3), 89-102.
Setiawan, R. (2019). Tanggung Jawab Pengurus Yayasan dalam Menjaga Kepatuhan Terhadap Tujuan Sosial Yayasan. Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial, 18(1), 101-114.
Setiawan, R. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengawasan Yayasan: Menguatkan Fungsi Sosial Yayasan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 8(2), 142-159.
Setiawan, R. (2020). Yayasan sebagai Badan Hukum: Antara Fungsi Sosial dan Bisnis dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Indonesia, 10(2), 134-148.
Sukmawati, L. (2020). Sanksi Hukum Yayasan yang Menyimpang dari Tujuan Sosialnya: Kajian UU No. 28 Tahun 2004. Jurnal Hukum Yayasan, 22(1), 34-46.
Sutrisno, H. (2017). Penyalahgunaan Yayasan untuk Kepentingan Bisnis: Kasus di Jakarta. Jurnal Hukum Bisnis, 30(2), 45-59.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Widjaja, T. (2021). Bisnis dalam Yayasan: Antara Tujuan Sosial dan Kepentingan Komersial. Jurnal Hukum Ekonomi, 19(4), 123-135.
Widjaja, T. (2021). Dualitas Fungsi Yayasan: Antara Kepentingan Sosial dan Bisnis. Jurnal Hukum Ekonomi, 19(4), 102-119.
Widyastuti, S. (2017). Tanggung Jawab Pengurus Yayasan terhadap Tujuan Sosial Yayasan dalam Perspektif Hukum. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15(2), 123-135.
Wulandari, D. (2018). Penyalahgunaan Fungsi Yayasan dan Sanksi Pembatalan Badan Hukum Yayasan. Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi, 11(2), 73-85.
Yusuf, A. (2017). Implikasi Hukum Kedudukan Yayasan dalam UU No. 28 Tahun 2004. Jurnal Sosial dan Hukum, 18(1), 33-48.
Zahra, S. (2015). Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Yayasan di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 10(2), 21-37.
DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v12i1.45691
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.