Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah

Abstract

The general election principle is a foundation that guides the formation of general election norms and laws (UU) until it can run as expected. While the implementation of a general election in an Islamic constitution can be seen in the election of Khulafaur Rasyidin in practice there is a discrepancy. This paper provides an understanding of the general election principles according to Law Number 7 Year 2017 in Indonesia and finds out the principles of general election according to Fiqh Siyasah. The author employed a library research type with a normative juridical approach. The data sources used in this research are The Law Number 7 Year 2017 and the book entitled Ahkam Sulthoniyah, books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that Law Number 7 Year 2017 is general, free, secret, honest, and fair. However, in its implementation nowadays, the principle of LUBER JURDIL does not fully run smooth sailing. It can be seen from the presence of the case number 114/PUU-XX/2022. The implementation of Al-Khulafaur Rasyiddin's succession as our guide to be able to conclude the steps in appointing imams in Islam. The main principles according to some shari'a fiqh experts are deliberation, fairness, and equality.

Keywords: Principle Implementation; General Election; Fiqh Siyasah

Abstrak

Asas pemilihan umum (pemilu) merupakan landasan yang membimbing terbentuknya norma atau undang-undang (UU) pemilu, sehingga pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan Pelaksanaan Pemilu dalam ketatanegaraan Islam dapat dilihat dalam pemilihan Khulafaur Rasyidin, namun demikian dalam praktik masih terdapat ketidaksesuaian. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai implementasi asas-asas pemilihan umum menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di Indonesia dan untuk mengetahui asas-asas pemilihan umum menurut Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan Kitab Ahkam Sulthoniyah, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, dalam implementasi saat ini, asas LUBER JURDIL belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkara nomor 114/PUU-XX/2022. Implementasi suksesi Al-Khulafaur Rasyiddin sebagai pedoman kita untuk dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan imam dalam Islam. Adapun asas-asas utama menurut sebagian ahli fikih siyasah adalah musyawarah, adil, dan persamaan.

Kata Kunci: Implementasi Asas; Pemilihan Umum; Fiqih Siyasah