Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Abstract

The philosophical foundation applied in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications aims to provide significant meaning and benefits for the national interest. Although Indonesia is a member of the World Trade Organization and has ratified several international conventions in the field of Intellectual Property Rights (IPR), the country is also committed to protecting legitimate brand owners as well as protecting the public from counterfeit or counterfeit products. The legal framework of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications has an important role in maintaining healthy business competition, creating fairness, protecting consumers, and supporting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and domestic industries. This reflects the legal determination to provide protection to rightful brand owners and prevent counterfeit practices that harm consumers and the national economy. Thus, the philosophical foundation of the Act serves the national interest by focusing on protecting the rights of brand owners and promoting a fair and healthy business ecosystem.

Keywords: Politics; Law; Brand; Geographical Indications

Abstrak

Landasan filosofis yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk memberikan makna dan manfaat yang signifikan bagi kepentingan nasional. Meskipun Indonesia adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia dan telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), negara ini juga berkomitmen untuk melindungi pemilik merek yang sah serta melindungi masyarakat dari produk tiruan atau pemalsuan. Kerangka hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki peran penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, menciptakan keadilan, melindungi konsumen, serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri. Ini mencerminkan tekad hukum untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sah dan mencegah praktek pemalsuan yang merugikan konsumen dan perekonomian nasional. Dengan demikian, landasan filosofis Undang-Undang ini melayani kepentingan nasional dengan berfokus pada pelindungan hak-hak pemilik merek dan mempromosikan ekosistem bisnis yang adil dan sehat.

Kata kunci: Politik hukum; Merek; Indikasi Geografis