Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih Siyasah

Nur Anisa Al Maulida, Siti Ngainnur Rohmah, Munawir Sajali

Abstract


Bappeda of West Java Province was formed to carry out the regional development planning mechanism in the future and is required to increasingly prioritize development planning that is transparent, accountable, and participatory. The aim of this research is to find out the implementation of work programs of Bappeda of West Java Province according to Law No. 25 of 2004 in the perspective of Fiqh Siyasah. The author uses a type of qualitative research with a normative juridical approach. The results of the research show that the Implementation of the Bappeda Work Program in West Java Province according to Law no. 25 of 2004 is in accordance with the implementation of accountability for the main tasks in development planning. Bappeda of West Java Province in implementing its work program is in accordance with the 4 foundations of Siyasah Fiqh, namely: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, and Tazkiyah. This is in accordance with the concept of the development of Imam Al-Mawardi.

Keywords: Implementation; Work program; Bappeda West Java Province; Law Number 25 of 2004; Fiqh Siyasa

 

Abstrak

Bappeda Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable, dan partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat menurut UU No. 25 Tahun 2004 sudah sesuai dengan implementasi pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dalam perencanaan pembangunan. Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam implementasi program kerjanya sudah sesuai dengan 4 landasan Fiqih Siyasah yaitu: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, dan Tazkiyah. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan Imam Al-Mawardi.

Kata Kunci: Implementasi; Program Kerja; Bappeda Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Fiqih Siyasah


Full Text:

PDF

References


Al-Mawardi, I. (2016). al-Ahkam ash- Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Jakarta: Qisthi Press.

Bappeda.jabarprov.go.id. (2017, 10 Februari). Sejarah Singkat tentang BAPPEDA JABAR, Barat, 2019). Diakses pada 2 November 2022, dari http://bappeda.jabarprov.go.id/sejarah-singkat

Ilmar, Aminuddin. (2013). Hukum Tata Pemerintahan, Makassar: Identitas.

Kato, Iskandar Kahar; and others, (2021). Manajemen Pembangunan Daerah, Makassar: Yayasan Kita Menulis.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Publishing Yogyakarta, 2015)

Ramadhany, Irsyadi. Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Trussmedia

Santoso, Taufiq Budi. Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Satria, Arif. (2011). Menuju Desa, Bogor: Crestpent Press.

Sukmadinata, (2019). Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Susantono, (2010). Revensi Pembangunan Ekonomi Daerah, Jakarta: Esensi Erlangga Group.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 24 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 & UU No. 33 Tahun 2004 tentang Proses Pembangunan Daerah




DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31974 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.