Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Abstract

Decision making by leaders in an organization is quite difficult. Moreover, if the organization is the largest state-owned organization, it is necessary to hold a deliberation to reach a consensus, but whether the deliberation is appropriate or not according to Islamic teachings. The purpose of this research is to find out how the concept of syuro and its implementation by the MPR RI? This study uses a qualitative method. The results of this study state that in the context of siyasa Syar'iyah the concept of Shura is a constitutional principle in Islamic monocracy that must be implemented, and shura is placed as the main principle in solving social, political, and governmental problems. This is to prevent the birth of decisions that are detrimental to the public interest or the people. This shows that the concept of deliberation applied by the MPR is in accordance with the concept of shura formed by Rasulullah in terms of making rules, because making decisions that are public in Islam it must be based on decisions resulting from deliberations for consensus, just like during the MPR RI in designing a statutory regulation, namely the deliberation system.

Keywords: Deliberation; MPR RI; Siyasa Sharia

Abstrak

Pengambilan keputusan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang cukup sulit. Apalagi kalau organisasi tersebut adalah organisasi terbesar milik negara, maka perlu dilakukan sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apakah musyawarah yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum menurut ajaran Islam.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman konsep syuro dan implementasinya oleh MPR RI? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks siyasah Syar’iyah konsep Syura merupakan suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan, dan syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Hal ini menunjukan bahwa konsep musyawarah yang diterapkan oleh MPR RI, telah sesuai dengan konsep syura yang dibentuk oleh Rasulullah dari segi pembuatan aturan, karena dalam pengambilan keputusan yang bersifat untuk umum dalam Islam haruslah dengan keputusan hasil musyawarah untuk mufakat, sama seperti halnya saat MPR RI dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dengan sistem musyawarah.

Kata Kunci: Musyawarah; MPR RI; Siyasah Syariah