Upaya Pemerataan Pembangunan Desa Di Wilayah Perbatasan Indonesia

Asep Syarifuddin Hidayat

Abstract


As an equitable form of village development, the government must also pay attention to village development in border areas, which is often neglected by the government. The purpose of this study is to understand the distribution of rural funds in frontier areas. The method used is a qualitative research approach with an empirical approach. Data collection techniques were conducted through interviews. The findings show that villages become stronger after the government distributes them as "transfer funds" to villages, especially those in border areas. Villages have the right to manage their own village budget (APBDesa) through the Village Fund. Significant progress can be seen in the few villages that were the subject of the study.

Keywords: Village Fund; Border Village; Government policy

 

Abstrak:

Sebagai bentuk pemerataan pembangunan desa, pemerintah juga harus fokus pada pembangunan desa di kawasan perbatasan yang seringkali diabaikan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui penyaluran dana desa bagi daerah-daerah di kawasan perbatasan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah pemerintah menyalurkan Dana Desa (DD) sebagai “dana transfer” ke desa, khususnya desa di wilayah perbatasan maka desa menjadi lebih kuat. Desa memiliki kewenangan untuk dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sendiri dengan menggunakan Dana Desa. Sehingga terlihat dari beberapa desa yang menjadi objek penelitian menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Kata Kunci: Dana Desa; Desa Perbatasan; Kebijakan Pemerintah


Full Text:

PDF

References


Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Fitriawan Mondale, dkk, Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak Ii, Kabupaten Aceh Tengah), Jurnal Perspektif Ekomormi Darussalam, Volume 3 Nomor 2, September 2017 ISSN.Buku Panduan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, h.,6.

Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa, Naskah Akademik Undang-Undang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen dalam Negeri, Jakarta:2007.

Indonesia Corruption Watch, Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 5 Feb 2018)

Informasi ini didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Kampung (PMK) Kab. Merauke. Lihat Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 Dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 Dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 Dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan Hasil Evaluasi Acak Satgas Dana Desa dan Inspektorat Kemendesa PDTT, di Desa Nemberala dan Desa Oelua di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desember 2017.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2018, Inspektorat Jenderal Satuan Tugas Dana Desa, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Maria Farida Indrati, S, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.

Marihot Nasution dan Firly Nur Agustiani, “Problematika Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa”, (Buletin APBN, Volume IV, Edisi 17, September 2019.

Raines Wadi, “Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19”, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syari-I, Volume, 7 Nomor 7, 2020..

Rocky Marbun, “Grand Design Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengeloalan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Internet

Artikel di akse pada tanggal 30 September 2019 di https://www.kompasiana.com/ibencruise/5cac7cbbcc528367a0133be2/inilah-potensi permasalahan-dalam-penyaluran-dana-desa-menurut-kejaksaan-agung.

Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mamuju/id/data-publikasi/berita-terbaru/2837-wahana-dana-desa.html

Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020

Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018

Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

Artikel di akses pada tanggal 30 September 2019 di https://news.detik.com/kolom/d-4241765/strategi-membangun-wilayah-perbatasan.

Artikel di akses pada tanggal 30 September 2019 di https://news.detik.com/kolom/d-4241765/strategi-membangun-wilayah-perbatasan.

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://kumparan.com/florespedia/32-kades-di-ntt-dalam-pusaran-korupsi-dana-desa-dan-add-1r9QBISyXpP/full

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://news.detik.com/berita/d-5101185/diduga-tilap-dana-desa-rp-206-juta-eks-kades-di-sabang-ditahan-kejari

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari http://www.sabangkota.go.id/halaman/geografis

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://aceh.antaranews.com/berita/50742/dana-desa-di-sabang-serap-ratusan-pekerja

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://merauke.go.id/

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://rotendaokab.go.id/profil-daerah

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://www.beritasatu.com/rully-satriadi/nasional/594598/2019-penyalahgunaan-dana-desa-di-papua-capai-rp-42-m

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari https://www.papua.go.id/view-detail-berita-5248/pemprov-kecewa-dana-desa-tahap-ii-di-merauke-tak-terserap.html




DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31790 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.