Mekanisme Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileungsi Kidul Bogor

Gunawan Pujiyanto, Siti Ngainnur Rohmah, Mufidah Mufidah

Abstract


Misappropriation of funds or straying from the set course of action are both things that supervision seeks to prevent. With proper oversight, it should be possible to more efficiently and effectively implement the decided-upon policies and reach the desired outcomes. The study's goal is to describe the system in place in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency, to keep track of and account for the village's money. Qualitative research employing a legal concept analysis strategy is employed here (conceptual approach). Interviews, observations, and written records are the three main methods of data collection. Descriptive data presentation and analysis According to the findings, a system of monitoring the management of funds is essential to preventing the misuse of financial resources. The villagers, BPD, APIP, Camat, and BPK are all part of the village fund's oversight process. Direct and indirect mechanisms of village fund supervision by the Village Consultative Body (BPD) in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency.

Keywords: Supervision; Fund; Village

 

Abstrak

Penyalahgunaan dana atau penyimpangan dari tindakan yang ditetapkan adalah dua hal yang ingin dicegah oleh pengawasan. Dengan pengawasan yang tepat, seharusnya dimungkinkan untuk menerapkan kebijakan yang diputuskan secara lebih efisien dan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem yang berlaku di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban uang desa. Di sini digunakan penelitian kualitatif dengan strategi analisis konsep hukum (pendekatan konseptual). Wawancara, observasi, dan catatan tertulis adalah tiga metode utama pengumpulan data. Penyajian dan analisis data deskriptif Menurut temuan, sistem pemantauan pengelolaan dana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya keuangan. Masyarakat desa, BPD, APIP, Camat, dan BPK menjadi bagian dari proses pengawasan dana desa. Mekanisme pengawasan dana desa secara langsung dan tidak langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Kata kunci:  Pengawasan; Dana; Desa 


Full Text:

PDF

References


Achmad A, 2002, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta.

Adams, K. M., Hester, P. T., Bradley, J. M., Meyers, T. J., & Keating, C. B. 2014. Systems Theory as the Foundation for Understanding Systems. System Engineering, 17 (1), 112–123.

Agustino, L. 2012. Dasar-DasarKebijakan Publik. Bandung Alfhabeta.

Ainah, NI. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran). Lampung: Fakultas Syariah. Universitas Raden Intan.

Akdon & Ridwan. 2008. Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen. Bandung: Dewa Ruchi.

Almanshur, F dan Ghony, D. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. JogJakarta: Ar‐Ruzz Media.

Babeng, MI. 2018. Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi DanaDesa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, Jurnal IUS, Vol VI, Nomor 1 April 2018.

Departemen Agama RI. 2007. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Surakarta: Media Insani.

Djam’an Satori. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Sekolah Paskasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Eko, S. 2014. Desa Membangun Indonesia. Jakarta: FPPD.

Friedman, LM. 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung Nusa Media

Fuady, M. 2003. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hajar M, 2015. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Hasibuan, S.P.M. 2007. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.

Ibrahim, Johnny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing.

Irwan, N. 2018. Buku Panduan BPD. Jakarta: Kementerian Dalam Megeri.

Kadarisman, M. 2013. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rajawali.

Karimah, F. 2016. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.

Latipah. 2019. Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Denyuh Cileungsi Bogor). Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Makmur, 2015. Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Mala, MN. 2019. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Partisipasi Publik (Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar). Malang: Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Moleong, L. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nuscholis, H. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.

Parapat, AZ. 2022. Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covi 19. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Petrus, R. 2016. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016.

PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka 2

Sakthi, HR. 20017. Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Sarman dan Makarao, MT. 2011. Hukum Pemerintahan Daeran di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Sirajudin, dkk. 2016. Hukum Admistrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Stra Press.

Soejito, I. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Rineke Cipta.

Sopi. 2013. Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung.

Sudaryo, Y. (2017). Keuangan di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Andi.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunu, MKK. 2019. Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali‖, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widjaja, AW. 2008. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wulandari, MNE. 2021. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek). Malang: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah.

Yahya, Y. 2006. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.




DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31118 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.