Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Mohamad Firman Aziz, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani

Abstract


Unlawful killings are extrajudicial killings or court decisions committed by law enforcement officials against people suspected of being involved in a crime. This can be said to be a violation of Human Rights and a serious violation of criminal procedural law. KontraS recorded 52 people dying in the period December 2020 - December 2021 in Indonesia. This study aims to: describe human rights arrangements related to unlawful killing in Indonesia; examines how the theory of Human Rights in the act of extrajudicial killings or unlawful killing. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques use library research, use secondary data sources, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the authority of law enforcement officials in taking criminal action is carried out based on sufficient initial evidence against the suspect and paying attention to the principles of criminal law, in the act of unlawful killing carried out by law enforcement officials is a violation of human rights.

Keywords: Unlawful Killing; Criminal; Ham

 

Abstrak

Tindakan unlawful killing merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. KontraS mencatat sebanyak 52 orang tewas periode Desember 2020-Desember 2021 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan unlawful killing di Indonesia; mengkaji bagaimana teori Hak Asasi Manusia dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder, dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan aparat penegak hukum dalam  menindak pidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka serta memperhatikan asas–asas hukum pidana, dalam tindakan Unlawful killing yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Unlawful Killing; Pidana; Ham


Full Text:

PDF

References


Abdullah, Rozali. dan Syamsir, 2002. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Alam, Cecep Purnama, 2019. “Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing”. Skripsi Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ali, Mahrus, 2012. Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktik, Jakarta: Gramata Publishing.

Aravik, H; Yunus, N.R; Sulastyawati, D. "THE RELEVANCE OF IBN SINA’S ISLAMIC ECONOMICS THOUGHTS TO THE PANCASILA ECONOMICS PARADIGM," Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 6, No. 2 (2019).

Baderin, Mashood A., 2010. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, Jakarta: Komnas HAM.

Damanik, Jayadi, (2021), ”Analisis Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Kematian 6 Anggota FPI”, Jurnal: Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 1, April.

Fadillah, Agus, 2007. Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, Jakarta: Elsam.

Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", Solid State Technology, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.

Heler, Pritia Tresia, 2021. “Tinjauan Yuridis tentang Ekstra Judicial Killing dalam Perspekstif Hak Asasi Manusia”, Lex Crimen, Volume 10 Nomor 12, November.

https://mediaindonesia.com/opini/399428/meneropong-extrajudicial-killing

https://nasional.tempo.co/read/1572727/kontras-catat-tahun-lalu-unlawful-killing-polisi-tewaskan-52-orang-di-luar-fpi

I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.

Kasim, Ifdhal, 2001. Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1979. Kode Etik Bagi Aparataur Penegak Hukum.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. Filsafat Pancasila. Palembang, Noer Fikri Offset.




DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31110 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.