Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Abstract

Legal certainty is the foundation of a rule of law to clarify legal laws. Despite public debate about Omnibus laws, the Indonesian House of Representatives plenary session adopted the Draft Law on Job Creation in less than a year. The analysis uses descriptive and qualitative methodologies. Descriptive writing analyzes facts by precisely detailing events related to this legislation. This thesis examines the consequences and execution of the Constitutional Court Judgment Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Process of Establishing Legislation in Indonesia, so it applies legal theory and concepts to the Court's decision. Constitution. Dogmatic or doctrinal research follows normative legal research. The Court decided that the Job Creation Law violated the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and had no legal authority if "no modifications were made within two (two) years after the judgment was announced". Thus, the Job Creation Law applies until the status quo law is changed. If there is no improvement by the deadline, the Job Creation Law will be ruled unconstitutional permanently and all UUCK-altered or repealed laws would be reinstalled.

Keywords: Constitutional Court Decision; Legal certainty; Job Creation Act

Abstrak

Terlepas dari segala Pro dan kontra masyarakat terhadap konsep Omnibus law, tidak butuh waktu lebih dari satu tahun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah terkait Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sehingga penelitian dan penulisan tesis ini mengaitkan teori hukum dan konsep hukum terkait implikasi dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu perbaikan UU a quo yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh Undang-Undang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Kepastian Hukum; UU Cipta Kerja