Kewenangan Pemerintah Di Bidang Kepemudaan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Organisasi Kepemudaan

Parulian Hasiholan Siagian, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra

Abstract


Youth has a very important position in the history of the struggle for Indonesian independence. Youth development is Indonesia's strategic agenda in order to prepare future generations who are strong and able to play a role in the development of the nation as a whole. In the present, youth are expected to continue to be able to fulfill independence in order to support national development. Seeing the very high potential of youth, the Government then saw the need to formulate special policies related to youth development. The research method in this writing is qualitative. The type of research in this research is using normative juridical law research. The purpose of the establishment of the Youth Law which provides specificity for the implementation of affairs in the field of youth cannot be carried out optimally so that it also has an impact on the Government's efforts in implementing youth development which is expected to support national development.

Keywords: Authority; Youth; National development

 

Abstrak

Pemuda memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Di masa sekarang, pemuda diharapkan terus dapat mengisi kemerdekaan guna mendukung pembangunan nasional. Melihat potensi kaum muda yang sangat tinggi, Pemerintah kemudian memandang perlu menyusun kebijakan khusus terkait dengan pembangunan kepemudaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif, jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis normative. Tujuan pembentukan Undang-Undang Kepemudaan yang memberikan kekhususan penyelenggaraan urusan dibidang kepemudaan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga berdampak pula terhadap upaya Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional.

Kata Kunci: Kewenangan; Kepemudaan; Pembangunan Nasional

Full Text:

PDF

References


Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute.

Arlyn A. Karamoy. (2015). Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pembangunan Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara”, Jurnal Politico, Vol 4. 2

http://www.un.org/documents/ga/res/ares50-81.htm

Indrohato. (1994). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Bandung: Citra Aditya Bakti

Jaya, Indra Budi; Adawiyah, R. (2019). Pemuda Dalam Harmoni Spirit Sumpah Pemuda dan Politik Hukum Kepemudaan. Yogyakarta: Suluh Media

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2014. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2016. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2017. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.

Saputra, Inggar. Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Nusantara Di Kalangan Pemuda Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya

Satries, Wahyu Ishardino. (2009). Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat. Jurnal FISIP: Madani, Vol.9, No. 01 I/Mei

Tilaar, H.A.R. (1991). Tinjauan Pedagogis Mengenai Pemuda: Suatu Pendekatan Ekosentris. Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Widodo, Sumardi. (2011). Revitalisasi Pemuda Demi Memajukan Indonesia, Jurnal Neliti

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. 2019. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.




DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28476 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.