Kepastian Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum

Adi Rohman Fajar, Khalimi Khalimi, Hedwig Adianto Mau

Abstract


The importance of taxes for the survival of the state makes the government must continuously strive to increase public participation, namely paying taxes by increasing awareness and tax compliance. In Indonesia, there are three types of tax collection systems, the first is the Self Assessment System in which taxpayers are given the trust to calculate, deposit and report their own tax payable; the second is the Official Assessment System where the government is given the authority to determine the amount of tax owed by the taxpayer and while the Withholding Assessment System is the amount of tax calculated by a third party who is not a taxpayer and is not a tax officer/fiscus. In this paper the authors use descriptive qualitative methods, the results of the research in this paper are where the Government gives confidence to the self-assessment system taxpayers to calculate their own taxes payable and regarding the legal certainty of the taxpayer's voluntary disclosure program on affidavits null and void in Indonesia.

Keywords: Taxpayer; Legal certainty; Letter of Statement

 

Abstrak

Pentingnya pajak bagi kelangsungan negara membuat pemerintah harus terus menerus berupaya meningkatkan peran serta masyarakat yaitu membayar pajak dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakannya. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak yang pertama adalah Self Assessment System yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya; kedua adalah Official Assessment System dimana pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dan sementara Withholding Assessment System adalah besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian pada tulisan ini adalah dimana Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak Self Assessment System untuk menghitung sendiri pajak terhutang dan mengenai kepastian hukum program pengungkapan sukarela wajib pajak atas surat keterangan batal demi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Wajib Pajak; Kepastian Hukum; Surat Keterangan


Full Text:

PDF

References


Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, Ainul Fitri “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22(02), 2021, 2 , SSN1412-629X E-ISSN2579-3055 DOI: 10.29040/jap.v22i2.3696.

Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, Ferry Irawan, Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela, Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 2 No. 1, 2022.

I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.

Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”, Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013

Nila Yulianawati, Pancawati Hardiningsih “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).

Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. Mizan: Journal of Islamic Law 6 (1).

Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.

Tatang Suhidayat” Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Admnitrasi Pajak Berupa Reabilty, Responsiveness, Assurance, Empaty Dan Tangibles Implikasinya Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi” Jurnal Akuntansi dan Pajak, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22(02), 2022, 2, ISSN1412-629X l E-ISSN2579-3055, DOI: 10.29040/jap.v22i2.3784

Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)

www.pajak.gi.id/amnesti

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (2) 2021.

Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1)

Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (1), 333-344

Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705




DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27275 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.