Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang
Abstract
The 2019 simultaneous elections in the city of Padang carried out re-voting (PSU) in six sub-districts of Lubuk Begalung, East Padang, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji and Koto Tangah. The re-voting (PSU) is carried out because the voting rights users do not meet the requirements to be served but are given the right to vote by KPPS. The purpose of this study was to describe and analyze the role of TPS Supervisors. This study uses a descriptive approach and uses the concept of PTPS supervision and the principles of the Electoral Management Body. Data were collected by using in-depth interviews and documentation collection. The research findings show that the implementation of the PTPS role in the 2019 Election in the sub-districts where the PSU has carried out its main tasks and based on the principles of election implementation, the implementation of the PTPS is still constrained by the technical understanding of the election organizers caused by brief technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote.
Keywords: Election, Re-Voting, Role Polling
Abstrak
Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Padang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam kecamatan Lubuk Begalung, Padang Timur, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji dan Koto Tangah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena pengguna hak suara yang belum memenuhi syarat untuk dilayani akan tetapi diberikan hak pilih oleh KPPS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan konsep pengawasan PTPS dan prinsip Electoral Management Body. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukan pelaksanaan peran PTPS pada Pemilu 2019 di kecamatan yang terjadi PSU sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala pemahaman teknis penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh bimbingan teknis yang singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih.
Kata Kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pengawasan
Full Text:
PDFReferences
Afifudin, M. 2019. Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi: Pengalaman Bawaslu Melembagakan Siwaslu Pada Pemilu Serentak 2019. Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Bawaslu, 2019.
Arofah, F. A. F. (2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Jurnal Transformative, 2(1)
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2019, dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Brich. S., Electoral Malpractice, Oxford: Oxford University Press, 2012
Buku Saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019. Bawaslu.
I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.
Kartini, Sri Dede. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. Journal Of Governance, Volume 2, No. 2, Desember 2017.
Kompas.com. Bawaslu Padang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 53 TPS. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020 di (https://regional.kompas.com/read/2019/04/20/11381551/bawaslu-padang-rekomendasikan-pemungutan-suara-ulang-di-53-tps).
Masmulyadi. 2019. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara). Jakarta : Bawaslu.
Masrin, M. (2017). Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Jurnal Universitas Mulawarman, 1(1), 68-81.
Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nasional kompas.com. Sejumlah Syarat Jadi Kendala Bawaslu dalam Rekrutmen Pengawas TPS. Diakses pada tanggal 16 juli 2021 di (https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/20203141/sejumlah-syarat-jadi-kendala-bawaslu-dalam-rekrutmen-pengawas-tps?page=all).
Pemilu 2019 'banyak masalah'.” (https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48003875)
Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
Riandy, Busrang, Laode Husen, Said Sampara. 2020. Implementasi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Di Provinsi Sulawesi Barat). Meraja Journal, Vol 3, No. 2, Juni 2020.
Sidik, A. (2016). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, Tesis: Universitas Lampung, 2016, hlm. 24).
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).
Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.
Tosalenda, Budi, Burhan Niode, Stefanus Sampe. 2021. Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Vol 1, No 1, 2021.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.
Wahyu, Deni, Saputro. 2018. Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan Dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Wall, Alan, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino. 2014. Electoral Management Design. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Wall, Alan, dan Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino. 2016. Desain Penyelenggaraan Pemilu. Institut Demokrasi dan Asisten Demokrasi.
Yin, Robert K. 2004. Studi Kasus, Desain Dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705
Wawancara
Barli, SH, Ketua Panwascam Padang Timur, wawancara pada 24 Oktober 2021 pukul 10:34 WIB di rumah yang bersangkutan.
Dorri Putra, SE, Ketua Bawaslu Kota Padang, wawancara pada 14 September 2021 pukul 15:03 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.
Eka Vidya Putra, Pengamat Pemilu dan Politik Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2022 pukul 12:05 WIB di Aula Labor FIS UNP.
Iriani Indrayadi, Ketua PPL Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, wawancara pada 23 Oktober 2021 pukul 15:17 WIB di Jalan Lolong Ulak Karang Padang.
Meysi Yunita, Pengawas TPS 37 Kelurahan Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 16:58 WIB di rumah yang bersangkutan.
Riharni, Pengawas TPS 08 Kelurahan Bandar Buat, wawancara pada 14 desember 2021 pukul 20:00 WIB di Bandar Buat Kota Padang.
Samaratul Fuad, SH, Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), wawancara pada 16 November 2021 pukul 14:46 WIB di Sekretariat KIPP Sumatra Barat.
Seprio Wildo SH, Ketua Panwascam Lubuk Kilangan, wawancara pada 13 November 2021 pukul 13:15 WIB di rumah yang bersangkutan.
Surya Efitrimen, S.Pt, MH, Ketua Bawaslu Prov. Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2021 pukul 13:40 WIB di Kantor Bawaslu Prov. Sumatra Barat.
Triswah Yuli Qadri, Ketua Panwascam Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 14:30 WIB di rumah yang bersangkutan.
Yanti, Ketua PPL Kelurahan Kurao Pagang, wawancara pada 21 Desember 2021 pukul 20:22 WIB by Phone.
Yudi Evanturil, S.Pt Koordinator Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Padang, wawancara pada 19 November 2021 pukul 15:25 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.
DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.25861 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.