Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

Anissa Windarti

Abstract


Abstract

This study examines the effect of the Regional Budget and Budgetary Slack on the Level of Corruption in Indonesia by using the budgetary slack variable as an intervening variable. Corruption at the district / city government level is still very high. One of the sources of funds being the target of corruption is the regional budget, which is driven by the opportunistic behavior of the executive in the form of slacking off the budget. This is in accordance with what is stated in Agency Theory. There are seven hypotheses in this study which will be tested using the path analysis method. The results showed that only the amount of the budget for Social Assistance and Employee Expenditures has an effect on budgetary slack. The effect of budgetary slack on the higher level of corruption in Indonesia is also proven empirically. In addition, there is an effect of Grants, Social Assistance, Personnel Expenditures, Goods and Services Expenditures, Capital Expenditures on the Level of Corruption in Indonesia with Budget Slack as a moderator. Thus, budgetary slack can create corruption in the regional budget.

Keywords: regional spending, budgetary slack, corruption, integrity

 

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia dengan menggunakan variabel senjangan anggaran sebagai intervening variable.Korupsi di tingkat Pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih sangat tinggi. Salah satu sumber dana yang menjadi sasaran korupsi adalah anggaran belanja daerah yang didorong oleh perilaku oportunistik pihak eksekutif berupa tindakan membuat senjangan anggaran. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Agency Theory. Terdapat tujuh hipotesis dalam penelitian ini yangakan diuji menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya besarnya anggaran Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai yang berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran. Pengaruh Senjangan Anggaran terhadap semakin tinggi Tingkat Korupsi di Indonesia juga terbukti secara empirik. Selain itu, terdapat pengaruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia dengan Senjangan Anggaran sebagai pemoderasi. Sehingga, Senjangan Anggaran dapat menciptakan terjadinya Korupsi pada Anggaran Belanja Daerah.

Kata kunci: belanja daerah, senjangan anggaran, korupsi, integritas


Full Text:

PDF

References


Akbar, Hafiz, (2013), Analisis Determinan Ekonomi Korupsi di Era Desentralisasi Pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.

Anthony, Robert N. and Vijay Govindarajan, (1998),Management Control System, Edisi 9, Mc-Graw-Hill.

Arfan, Ikhsan dan Ane, La, (2007), Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

Badan Pemeriksa Keuangan RI, (2013), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012, Buku II Pemeriksaan Keuangan, Jakarta.

Dunk, Alan, S,. (1993), The Effects of Budget Emphasis and Information Asymmetry, on the Relation Between Budgetary Participation and Slack, The Accounting Review, Vol. 68.

Falikhatun, (2007), Interaksi Asimetri Informasi, Budaya Organisasi dan Group Cohasiveness dalam Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dan Budgetary Slack, Simposium Nasional AkuntansiX, Makassar.

Fisman, Raymond and Gatti, Roberta, (2000), Decentralization and Corruption : Evidence Across Countries, Journal of Public Economics No. 83.

Ghozali, Imam, (2009), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP Unviversitas Diponegoro, Semarang.

Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia., (2007), Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Hart, O., (1995), "Corporate Governance: Some Theory and Implications."The Economic Journal 105(430).

Hartanto, Rudi., Probohudono, A.N., (2013), Desentralisasi Fiskal, Karakter Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.

Komisi Pemberantasan Korupsi, (2013), Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2012, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Jakarta.

Maria, Delli, (2011), Influence of Fairness Perception and Trust on Budgetary Slack: Study Experiment on Participatory Budgeting Context, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Monks, R. A. G. and Minow, N., (2004),Corporate Governance. Oxford, Blackwell Publishing.

Prihandini, Wiwik, (2013), Pola Kasus Korupsi di Indonesia 2012, International Conference for Emerging Markets, Yogyakarta.

Riharjo, B.I., dan Isnadi, (2010), Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif Dalam Penyusunan APBD (Bukti Empiris atas Penggunaan Sumber Daya Alam), Jurnal Ekuitas Vol. 14 No. 3 September 2010.

Sutaryo dan Jakawinarna, (2013), Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Dukungan Empiris dan Perspektif Teori Keagenan, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah

Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Website :

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/03/7/198717/Indonesia-Peringkat-64-Negara-Paling-Korup-di-Dunia diunduh tanggal 12 Februari 2013.

http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi diunduh tanggal 12 Februari 2013.

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/70-PERSEN-KORUPSI-INDONESIA-DARI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA_ok.pdf diunduh tanggal 15 Februari 2014.

http://www.antikorupsi.org/id/content/penyimpangan-anggaran-dana-bantuan-sosial-rawan-dikorupsi diunduh tanggal 15 Februari 2014.

http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan diunduh tanggal 15 Februari 2014.

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/244_Pengadaan%20Langsung%20Yg%20Bertanggungjawab.pdf diunduh tanggal 21 Februari 2014.




DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2384 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.