Konsep Kesejahteraan Dalam Pemekaran Wilayah Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Abstract

Welfare is a dream and hope for every human being who lives on this earth. In an effort to meet the needs of their lives, humans will not be able to complete them or obtain them without the help of others. For the government, welfare is measured by the value of GNP per capita, which is the ratio between the value of GNP and the total population. An autonomous village will provide wide space for development planning which is a community need and is not burdened by work programs from various government agencies. This research is descriptive using a normative juridical method, which provides an overview of the Welfare Concept in Fiqh Siyasah against the Village Government according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of the study stated that; Aspects that are used as indicators to measure people's welfare are income, population, health, education, employment, consumption, housing, and socio-culture. The concept of welfare can be implemented well if there is coordination and cooperation between village officials, the Village Consultative Body and community leaders.

Keywords: Village; Public; Well-being; Constitution

Abstrak

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Bagi pemerintah kesejahteraan diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah.  Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang Konsep Kesejahteraan Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa; aspek-aspek yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Konsep kesejahteraan bisa terlaksana dengan baik jika ada koordinasi dan kerja sama antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. 

Kata Kunci: Desa; Masyarakat; Kesejahteraan; Undang-Undang