Perjanjian Pembiayaan Leasing Terkait Hukum Jaminan Dalam Upaya Pengembangan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dikaitkan Dengan Politik Hukum

Abstract

Regulations that become positive state laws, when they are made, cannot be separated from political influence, both from the executive, legislative and social conditions. This factor affects the speed of regulation. This economic interests content includes those in power, owners of capital, or the community's interests. The history of regulation development in the legal politics behind the regulation include leasing and guarantees, starting from buying and selling in the Civil Code, guarantees when lending and borrowing up to the minister of Finance. How is the development of leasing and guarantee law, the laws that govern it and how the rule of law corridors to the regulatory needs of the development of treaties on assets are the focus of discussion in this journal article.

Keywords: Leasing; Guarantee Law; Legal Politics

Abstrak

Peraturan yang menjadi hukum positif negara, saat dibuat  tidak lepas dari pengaruh politik, baik pengaruh pihak eksekutif, legislatif dan kondisi sosial masyarakat. Anasir ini mempengaruhi cepat tidaknya suatu peraturan saat dibuat, muatan kepentingan ekonomi pemegang kekuasaan, pemilik modal ataupun kepentingan masyarakat. Sejarah perkembangan suatu peraturan dari waktu kewaktu, dapat terlihat politik hukum dibalik peraturan tersebut, misalkan ketentuan leasing dan jaminan, berawal dari jual-beli yang ada dalam KUHPerdata, jaminan saat pinjam meminjam sampai dengan Peraturan-peraturan Menteri Keuangan. Bagaimana perkembangan leasing dan hukum jaminan, perundang-undangan yang mengaturnya serta bagaimana koridor negara hukum terhadap kebutuhan peraturan dari perkembangan perjanjian-pejanjian dalam harta kekayaan menjadi fokus pembahasan dalam artikel jurnal ini.

Kata Kunci: Leasing; Jaminan; Kebijakan Hukum