Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19
Abstract
Abstract
The trend of the spread of Coronavirus (Covid)-19 which continues to soar has an impact on society for health, peace and safety of the soul. Public awareness and compliance with laws and regulations and the government's call for a Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy are important not to be violated or ignored. The application of criminal sanctions for fines is an alternative sanction in law enforcement so that people are deterred, educated and as a means of government social control. The research method is normative juridical supported by empirical research using secondary data in the form of books, legislation and the internet. Type of qualitative research. The results of the study concluded that the government must be firm in applying criminal sanctions and criminal fines as an alternative to making people deterrent, educated and as a means of social control
Keywords: PSBB, Criminal Fines, Prevention.
Full Text:
PDFReferences
Buku
Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Program Magister Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2007
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Hasil Pengkajian Hukum tahun 1980/1981, disusun oleh Team Pengkajian Bidang Hukum Pidana
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
Sudarto, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Makalah dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980
Suhariyono AR, Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012
Wayne R. Lafave, Principle of Criminal Law, West A Thomson Reuters Business, 2010
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covod 19
Jurnal dan Internet
CNN Indonesia, “Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona”, diakses melalui https://www.cnnindonesia.om/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2 pada tanggal 11 Juni 2020
Data Gugus Tugas Covid-19, https://covid19.go.id/p/berita/update-covid-19-di-ri-11-juni-positif-35295-meninggal-2000-meninggal-sembuh-12636 diakses Kamis, 11 Juni 2020 Pukul 18.30
https://mediaindonesia.com/read/detail/312517-ombudsman-nilai-dasar-hukum-sanksi-psbb-lemah
Listyorini, Memahami tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), http://brt.st/6wNG
Nur Rohim Yunus, Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB, ‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 1 (2020)
Salsabila Tiara Aulia, http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/
Septa Candra, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb5002b36e77/psbb-dan-kesadaran-hukum-masyarakat-oleh--septa-candra?page=2 diakses Kamis, 12 Juni 2020 Pukul 10.30
Yopi Makdori, https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headline-sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbb-jerat-pidana-masih-diperlukan diakses Kamis, 12 Juni 2020 Pukul 15.10
DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16550
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.