POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Irfan Khairul Umam

Abstract


Abstract: Local Revenue Potential in the Context of Regional Autonomy in Indramayu. Abstract: Demands to increase revenue (PAD) greater, together with the increasing number of delegation of authority from the central government to local governments. Financial transfers made by the central government to local governments through equalization funds are relatively adequate for the implementation of regional autonomy, nevertheless required local governments to explore more creative fullest potential local funding sources, as this greatly helps to increase accountability and flexibility in the use of Budgets. The results showed that the acceptance of the PAD consists of local taxes, levies, wealth management outcomes separated areas as well as other PAD legitimate and execution of the collection is done by the work unit or related agencies.

 

Keywords: PAD, Autonomy, Indramayu district

 

Abstrak: Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu. Tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar, berbarengan dengan semakin banyaknya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan jumlahnya relatif memadai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, walaupun begitu pemerintah daerah diharuskan lebih kreatif untuk menggali secara maksimal sumber pembiayaan daerah yang potensial, karena hal ini sangat membantu meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam penggunaan APBD.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dan pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh unit kerja atau dinas-dinas terkait.

 

Kata Kunci: PAD, Otonomi Daerah, Kabupaten Indramayu

DOI:10.15408/sjsbs.v1i2.1549


Full Text:

PDF

References


Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005,

Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Cetakan pertama, Jakarta, Media Sarana Presss, 1987.

Agus, Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, Gava Media, 2009.

Darwin, Pajak dan Retribusi Daerah, Cetakan pertama, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010.

Gadjong, Agus Salim Andi, Pemerintahan Daerah “Kajian Politik dan Hukum”, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007.

Hendratno, Edie Toet, Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme, Cetakan pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.

Huda, Ni’matul, Otonomi Daerah “Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan pertama, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2005.

Musa’ad¸ Mohammad Abul, Penguatan Otonomi Daerah “Dibalik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi, Jayapura, Universitas Cendrawasih.

Maggalatung, A.S.; Yunus, N.R. Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.

Prakosa, Kesit Bambang, Pajak dan Retribusi Daerah, Cetakan pertama, Yogyakarta, UII Press, 2005.

Sabarno, Hari, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa¸ Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Siahaan, Marihot P., Pajak Daerah dan Otonomi Daerah, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutedi, Adrian, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Widjaja, HAW., Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049




DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1549 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.