Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik
Abstract
Abstract. Every public agency that operational activities are sourced from the State Budget (APBN) and/or Regional Budget (APBD) is responsible for opening access to information relating to the administration of the state to the public. In order to realize this responsibility, every public agency is obliged to have a supporting organization that is responsible for providing public information, this organization is called as Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Thus the Medan City government is also obliged to form the PPID. This research aims to see how the performance of the PPID Kota Medan in fulfilling the Availability of Public Information, which factors and dynamics influence their performance. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. The conclusion of this study shows that the PPID Kota Medan has carried out its duties quite well. In terms of Productivity, they have made this happen based on existing rules or regulations. Responsiveness, they have tried to involve the people. Responsibilities, they already know and apply the law as a support as well as the basis for carrying out all their activities in accordance with PPID’s policies. As for the obstacles in influencing the performance of the PPID Kota Medan, among others, namely regarding the dual duties and positions; there are still many members of the PPID Kota Medan who do not fully understand the duties of PPID; lack of budget allocation support from the government. This is what turned out to have had a significant impact on their performance.
Keywords: PPID, Performances, Public Information, Public Agency, Government Organization.
Abstrak. Setiap badan publik yang kegiatan operasionalnya bersumber dari APBN dan/atau APBD bertanggung jawab untuk membuka akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik. Demi mewujudkan tanggungjawab tersebut maka setiap badan publik wajib untuk memiliki organisasi pendukung yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi publik, organisasi ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Maka pemerintah Kota Medan juga wajib membentuk organisasi PPID. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kinerja PPID Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik, faktor-faktor serta dinamika apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPID Kota Medan dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana dengan cukup baik. Dari segi Produktivitas, PPID Kota Medan mewujudkan hal ini berdasarkan aturan-aturan ataupun regulasi yang ada dan hal ini sejalan dengan tujuan PPID Kota Medan. Responsivitas, PPID Kota Medan berupaya melibatkan masyarakat Kota Medan. Responsibilitas, PPID Kota Medan mengetahui dan menerapkan undang-undang sebagai pendukung sekaligus landasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan mereka berdasarkan dengan kebijakan PPID. Adapun hambatan- hambatan di dalam mempengaruhi Kinerja PPID Kota Medan, antara lain yakni perihal rangkap tugas dan jabatan; belum optimalnya sumber daya manusia yang dimana masih banyak pejabat PPID Kota Medan yang belum memahami tugas PPID sepenuhnya, khususnya bagi PPID Pembantu yang disebabkan atas seringnya fenomena roker atau pergantian jabatan pada OPD di Kota Medan sebagai bagian dari PPID Pembantu; kurangnya dukungan alokasi anggaran dari pemerintah. Inilah yang ternyata telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi PPID Kota Medan.
Kata Kunci: PPID, Kinerja, Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik, Organisasi Pemerintah.
Keywords
References
Aditama, P. B., & Widowati, N. (2017). “Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora”. Journal of Public Policy and Management Review 6, no.2 :283-295.
Aprilya, Dhara., & Fadhlain, S. (2022). "Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi Publik." Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 3, no. 06: 752-763.
Arsyika, Zhilli.,& Yuliani, F. (2016). "Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu”. Jom FISIP 3, no. 2 : 1-14.
Aziz. Abdul. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, 3 no. 1 : 1-15.
Gunawan, I. (2016). “Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik”. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Hasanah, Hasyim. (2017). “Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)”. At-Taqaddum 8, no. 1: 21- 46.
Herdini, F. Widiyarta, A. (2020). “Responsivitas Pelayanan Publik dalam Menangani Keluhan Pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nganjuk. Public Administration Journal of Research 2, no.1 :1- 9.
Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). “Penerapan Responsibilitas dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi)”. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik 7, no.1 :43-48.
Jr, Jhon R. Schermerhorn. dkk. (2020). “Organizational Behavior (seventh edition)”. United States of America: Jhon Willey.
Junery, M. F., & Norhanisah, N. (2018). “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 2, no 1 :142-150.
Kamaluddin, Santrio. (2019). "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang." Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan 3, no. 1: 222-228.
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). “Pengukuran dan Analisis Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah”. Jakarta.
Kharisma, Bayu. (2014). "Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan." Jurnal Buletin Studi Ekonomi 19, no. 1: 1-34.
Komisi Informasi Pusat RI & Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2010). Jakarta: CV. Kreasi Agung Abadi.
Lukito, Cahyo. (2017). "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Pelayanan Informasi Publik." JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara 1, no. 1: 1-7.
Miranda, Desti. (2019). “Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik”. Jurnal Ilmu pemerintahan 8, no.3 :1-14.
Muadi, S. MH, I., & Sofwani, A. (2018). “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”. Jurnal Review Politik 6, no.2 :195–224
Retnowati, Endang. (2012) "Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen)." Perspektif 17, no. 1: 54-61.
Rusfiana, Y & Supriatna, C. (2021). “Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya”. Bandung: CV. Alfabeta.
Sari, Mela. Mulyadi, Rizky. (2020). “Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik”. Jurnal Ilmu Administrasi 3, no.2: 109-118.
Simanjuntak, R. Indarja & Hananto, U.D. (2017). “Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2015”. Diponegoro Law Journal 6, no.2: 1-11.
Siti Maryam, Neneng. (2017). "Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik." JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi 6, no.1 :1-17.
Supriadi, Yudhi. (2015). "Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau." Jurnal Ilmu Pemerintahan. 3, no. 1: 52-66.
Taufiqurakhman. (2014). “Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan”. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Tompo, Mukhtar, Muhlis Madani, and Fatmawati Fatmawati. (2021) "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Rsud Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto." JPPM: Journal of Public Policy and Management 3, no. 1: 43-52.
Tomuka, Shinta. (2013). "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)." Jurnal Politico 1, no. 3.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika.
Keputusan Wali Kota Medan Nomor 478/09.K/VIII/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan.
Keputusan Wali Kota Medan Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan No 821.2/1079.K/XII/2017.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, 77 Persen Warga Medan Puas dengan Kinerja Pemko Medan di Bawah Kepemimpinan Bobby Nasution-Aulia Rachman, Diakses di https://balitbang.pemkomedan.go.id/berita/site/read110/777-PERSEN-WARGA-MEDAN-PUAS-DENGAN-KINERJA-PEMKO-MEDAN- DI-BAWAH-KEPEMIMPINAN-BOBBY-NASUTION-AULIA-RACHMAN.html pada 4 Oktober 2022.
Dewan Perwakilan Rakyat, Sejarah KIP.https://ppid.dpr.go.id/index/statis/id/8, diakses pada 3 Oktober 2022.
PPID Kota Medan, diakses di http://ppid.pemkomedan.go.id pada tanggal 4 Oktober 2022.
Wisnu. 2022. Hasil Survei IKM Kota Medan Periode Juli-September 2022. Mata Bangsa. Diakses di https://matabangsa.com/hasil-survei-ikm-kota-medan-periode- juli-september-2022/ pada 4 Oktober 2022.
DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33360
Copyright (c) 2023 Immanuel Cristwo Bangun, Indra Fauzan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.