Dialectics of Custom and Sharia: Examining the Rights of Minangkabau Women’s Participation in Adat Decision-Making

Dialektika Adat Dan Syarak: Meninjau Hak Partisipasi Perempuan Minangkabau Dalam Pengambilan Keputusan Adat

Abstract

Abstract

This study examines the dialectics between Minangkabau custom (adat) and Islamic law (syarak) regarding women's participation rights in traditional decision-making processes. Despite the matrilineal system positioning women as central figures (Bundo Kanduang) and custodians of ancestral assets, their substantive involvement in formal deliberations remains marginalized by male-dominated structures (ninik mamak). Utilizing a qualitative approach with juridical-normative and sociological perspectives, this research analyzes the dynamics in Nagari Tandikek. The findings reveal a structural discrepancy where women's participation is often reduced to a symbolic presence due to conservative interpretations of leadership. This study argues that the integration of the Islamic principle of shura (consultation) offers a framework for gender-inclusive governance within the Minangkabau customary tradition, ensuring that women’s voices are not only heard but also influential in communal policy-making.

Keywords: Women's Participation, Minangkabau Custom, Islamic Perspective, Decision Making, Shura.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dialektika antara adat Minangkabau dan hukum Islam terkait hak partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan adat. Meskipun sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai figur sentral (Bundo Kanduang) sekaligus pemegang otoritas harta pusaka, keterlibatan substantif mereka dalam forum musyawarah formal masih terpinggirkan oleh dominasi struktur laki-laki (ninik mamak). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis-normatif dan sosiologis, penelitian ini menganalisis dinamika yang terjadi di Nagari Tandikek. Temuan penelitian menunjukkan adanya diskrepansi struktural di mana partisipasi perempuan sering kali tereduksi menjadi kehadiran simbolis akibat interpretasi konservatif terhadap fungsi kepemimpinan. Artikel ini berargumen bahwa integrasi prinsip syura dalam Islam menawarkan kerangka kerja tata kelola yang inklusif gender dalam tradisi adat Minangkabau, guna memastikan suara perempuan tidak hanya hadir secara formalitas tetapi juga berpengaruh dalam kebijakan komunal.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Adat Minangkabau, Perspektif Islam, Pengambilan Keputusan, Syura.