Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab
Muqarin Review adalah jurnal ilmiah di bidang Hukum Islam yang diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia yang ditulis oleh mahasiswa, dosen, peneliti, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap kajian hukum Islam, khususnya dalam Studi Perbandingan Mazhab, Studi Fatwa, Studi Fikih, Studi Ushul Fikih, dan hukum Islam kontemporer.
Program Studi Perbandingan Mazhab, FSH UIN Syarif Hidayatullah jakarta
Direct Political Campaign in the Middle of Pandemic Covid-19 According to Islamic Legal Perspective and Positive Law
Abstract This study examines how Indonesian positive law and Islamic law (fiqh siyāsah) address the practice of direct political campaigning during the Covid-19 pandemic, focusing on the 2020 simultaneous regional head elections and the 2021 village head election (Pilkades) in Cintakarya Village, Samarang District, Garut Regency, West Java. The study addresses two questions: (1) what legal consequences arise from violations of health protocols during direct campaigning, and (2) how classical and contemporary Muslim scholars assess the permissibility of direct campaigning under pandemic conditions. Using empirical legal research that combines statutory, conceptual, and socio-legal approaches, primary data were obtained from national election and health regulations, including General Elections Commission (KPU) Regulation Number 13 of 2020, Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020, and Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, as well as field interviews conducted in Cintakarya Village. These data were supplemented by secondary literature on fiqh siyāsah and maqāṣid al-sharīʿah. The findings indicate that Indonesian election law does not explicitly criminalize violations of health protocols committed during direct campaigning; however, offenders may be subject to sanctions under the Health Quarantine Law. Furthermore, the legal maxims al-mashaqqah tajlib al-taysīr and lā ḍarar wa lā ḍirār allow campaigning under strict health-protocol supervision but consider it makrūh or even prohibited when it poses a risk to public safety. This view is consistent with the position of the Indonesian Ulema Council (MUI), which seeks to balance ḥifẓ al-dīn (protection of religion) and ḥifẓ al-nafs (protection of life). The study recommends establishing clearer statutory sanctions for health-protocol violations related to election campaigns. Keyword: Direct Political Campaign; Covid-19 Pandemic; Islamic Law; Positive Law; Village Head Election (Pilkades). Abstrak Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum positif dan hukum Islam (fikih siyasah) memandang praktik kampanye politik langsung yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan fokus pada Pilkada Serentak 2020 dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021 di Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dua pertanyaan penelitian dijawab: konsekuensi hukum apa yang melekat pada pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye langsung, dan bagaimana pandangan ulama klasik maupun kontemporer terhadap kebolehan kampanye langsung di masa pandemi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum, data primer diperoleh dari peraturan kepemiluan dan kesehatan nasional—Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan—serta wawancara lapangan di Desa Cintakarya, dan dilengkapi kajian pustaka fikih siyasah dan maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pemilu Indonesia tidak secara eksplisit mempidanakan pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye langsung, namun pelanggar dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, sementara kaidah fikih klasik al-masyaqqah tajlib al-taysir dan la darar wa la dirar membolehkan kampanye dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat namun menjadikannya makruh atau haram apabila membahayakan keselamatan publik—sebagaimana ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyeimbangkan hifz al-din dan hifz al-nafs. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sanksi hukum yang lebih jelas atas pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye. Kata Kunci: Direct Political Campaign; Covid-19 Pandemic; Islamic Law; Positive Law; Village Head Election (Pilkades).
Copyright (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
The Application of Imam al-Shāṭibī’s Method of al-Istiqrāʾ al-Maʿnawī in the Right to Freedom of Religion
Abstract This study aims to analyze the right to freedom of religion in Indonesia through the application of the method of al-istiqrāʾ al-maʿnawī developed by Imam al-Shāṭibī. The research employs a normative legal method with a conceptual approach, drawing upon the Qur’an, hadith, human rights legislation, international human rights instruments, and relevant academic literature. Data were collected through library research and analyzed descriptively-analytically. The findings indicate that al-istiqrāʾ al-maʿnawī is an inductive approach that comprehensively gathers and integrates various legal evidences (dalīl) to uncover the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah). Analysis of Qur’anic verses and hadith reveals general principles affirming the prohibition of religious coercion, recognition of freedom of belief, respect for diversity, and protection of adherents of other religions. These principles align with the objectives of Sharīʿah in safeguarding religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), and human dignity (ḥifẓ al-ʿirḍ). The study also finds that the values of religious freedom recognized in national and international human rights systems converge with universal principles in Islamic law. Accordingly, the method of al-istiqrāʾ al-maʿnawī can serve as a relevant methodological instrument to bridge Sharīʿah and human rights, offering a more comprehensive, contextual, and welfare-oriented understanding of the right to freedom of religion in Indonesia. Keywords: al-istiqrāʾ al-maʿnawī, human rights, freedom of religion Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak kebebasan memeluk agama di Indonesia melalui penerapan metode al-istiqra’ al-ma’nawi yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang bersumber pada Al-Qur’an, hadis, peraturan perundang-undangan tentang HAM, instrumen HAM internasional, serta berbagai literatur akademik yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teori apa?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode al-istiqra’ al-ma’nawi merupakan pendekatan induktif yang menghimpun dan mengintegrasikan berbagai dalil syariat secara komprehensif untuk menemukan tujuan hukum (maqashid al-syari’ah). Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis menunjukkan adanya prinsip-prinsip umum yang menegaskan larangan pemaksaan agama, pengakuan terhadap kebebasan memilih keyakinan, penghormatan terhadap keberagaman, serta perlindungan terhadap pemeluk agama lain. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), dan kehormatan manusia (hifzh al-‘irdh). Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai kebebasan beragama yang diakui dalam sistem HAM nasional dan internasional memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip universal dalam syariah Islam. Dengan demikian, metode al-istiqra’ al-ma’nawi dapat digunakan sebagai instrumen metodologis yang relevan untuk menjembatani hubungan antara syariah dan HAM serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam memahami hak kebebasan memeluk agama di Indonesia. Kata Kunci: al-istiqra’ al-ma’nawi, hak asasi manusia, kebebasan beragama.
The Age Limit of Mumayyiz in Custody (Hadhanah): A Comparative Study between the Selangor Islamic Family Law and the Compilation of Islamic Law
Abstract The determination of the mumayyiz age limit in hadhanah cases is an important issue in Islamic family law related to child custody after divorce. The Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia sets the mumayyiz age at 12 years, while the Selangor Islamic Family Law Enactment 2003 sets it at 7 years for boys and 9 years for girls. This study aims to analyze the differences in these regulations and their implications for child protection. This research uses a qualitative method with a normative juridical and comparative law approach through library research. The findings show that the concept of mumayyiz in Islamic jurisprudence is based on a child’s ability to distinguish right from wrong rather than a specific numerical age. Indonesia emphasizes legal certainty through a fixed age limit, whereas Selangor provides broader judicial discretion. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah and the principle of the best interests of the child, both regulations share the same objective of protecting children’s welfare after divorce. Keywords: Hadhanah, mumayyiz, Islamic Family Law, Selangor, child protection. Abstrak batas usia mumayyiz dalam perkara hadhanah merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menetapkan usia mumayyiz pada 12 tahun, sedangkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2003 menetapkan usia 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mumayyiz dalam fikih Islam didasarkan pada kemampuan anak membedakan baik dan buruk, bukan pada usia tertentu secara numerik. Indonesia lebih menekankan kepastian hukum melalui batas usia yang tetap, sedangkan Selangor memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kedua aturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kesejahteraan anak pasca perceraian. Kata Kunci: Hadhanah, mumayyiz, Hukum Keluarga Islam, Selangor, perlindungan anak.
Dialectics of Custom and Sharia: Examining the Rights of Minangkabau Women’s Participation in Adat Decision-Making
Abstract This study examines the dialectics between Minangkabau custom (adat) and Islamic law (syarak) regarding women's participation rights in traditional decision-making processes. Despite the matrilineal system positioning women as central figures (Bundo Kanduang) and custodians of ancestral assets, their substantive involvement in formal deliberations remains marginalized by male-dominated structures (ninik mamak). Utilizing a qualitative approach with juridical-normative and sociological perspectives, this research analyzes the dynamics in Nagari Tandikek. The findings reveal a structural discrepancy where women's participation is often reduced to a symbolic presence due to conservative interpretations of leadership. This study argues that the integration of the Islamic principle of shura (consultation) offers a framework for gender-inclusive governance within the Minangkabau customary tradition, ensuring that women’s voices are not only heard but also influential in communal policy-making. Keywords: Women's Participation, Minangkabau Custom, Islamic Perspective, Decision Making, Shura. Abstrak Penelitian ini mengkaji dialektika antara adat Minangkabau dan hukum Islam terkait hak partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan adat. Meskipun sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai figur sentral (Bundo Kanduang) sekaligus pemegang otoritas harta pusaka, keterlibatan substantif mereka dalam forum musyawarah formal masih terpinggirkan oleh dominasi struktur laki-laki (ninik mamak). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis-normatif dan sosiologis, penelitian ini menganalisis dinamika yang terjadi di Nagari Tandikek. Temuan penelitian menunjukkan adanya diskrepansi struktural di mana partisipasi perempuan sering kali tereduksi menjadi kehadiran simbolis akibat interpretasi konservatif terhadap fungsi kepemimpinan. Artikel ini berargumen bahwa integrasi prinsip syura dalam Islam menawarkan kerangka kerja tata kelola yang inklusif gender dalam tradisi adat Minangkabau, guna memastikan suara perempuan tidak hanya hadir secara formalitas tetapi juga berpengaruh dalam kebijakan komunal. Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Adat Minangkabau, Perspektif Islam, Pengambilan Keputusan, Syura.
The Limits of Self-Reward in the Perspective of the Four Schools: An Analysis of the Concept of Individual Rights and the Prohibition of Isrāf
Abstract The phenomenon of excessive self-reward in modern life often raises ethical and legal issues in Islam, particularly concerning the boundary between individual rights over oneself and the prohibition of isrāf (extravagance). This study aims to formulate how the concept of self-reward is understood within the framework of Islamic jurisprudence (fiqh), and to address questions regarding the permissibility limits of self-reward according to the four Sunni schools of law (Ḥanafī, Mālikī, Shāfiʿī, and Ḥanbalī), as well as the position of isrāf in such practices. The method employed is qualitative research with a normative-juridical approach, conducted through a literature review of classical and contemporary fiqh texts from the four schools. The findings indicate that all four schools essentially permit the fulfillment of needs and the granting of rewards to oneself, provided these remain within reasonable bounds (iʿtidāl) and do not lead to isrāf or tabdhīr. However, differences emerge in the emphasis placed on determining the threshold of excess, particularly in relation to social context, intention, and the impact on other obligations. Thus, self-reward is permissible in Islam as part of individual rights, but must be regulated by the principles of balance, public benefit (maṣlaḥah), and the prohibition of extravagance. Keywords: self-reward, isrāf, four schools of fiqh Abstrak Fenomena self-reward yang berlebihan dalam kehidupan modern seringkali menimbulkan persoalan etis dan hukum dalam Islam, khususnya terkait batas antara hak individu atas dirinya dan larangan israf (berlebih-lebihan). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana konsep self-reward dipahami dalam perspektif fikih, serta menjawab pertanyaan mengenai batasan kebolehan self-reward menurut empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), serta bagaimana posisi israf dalam praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer dari empat mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab pada dasarnya membolehkan pemenuhan kebutuhan dan pemberian penghargaan kepada diri sendiri selama berada dalam batas kewajaran (i’tidal) dan tidak mengarah pada israf atau tabdzir. Namun, terdapat perbedaan penekanan dalam menentukan batas berlebihan, terutama terkait konteks sosial, niat, dan dampak terhadap kewajiban lain. Dengan demikian, self-reward diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari hak diri, tetapi harus dikontrol oleh prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan larangan berlebih-lebihan. Kata Kunci: Self-reward, Israf, Fikih Empat Mazhab
Status Haram Alkohol: Perbandingan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018
Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang melatarbelakangi terjadinya perubahan fatwa MUI tentang alkohol. Objek penelitian ini adalah Fatwa MUI NO.4 Tahun 2003 dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data yang sudah tersedia namun akan diperjelas lagi di dalam tulisan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah Hasil dari peneltian ini adalah dasar dan latar belakang terjadinya perubah penetapan minimal alkohol 0,5% dalam fatwa MUI no.10 tahun 2018 adalah hasil penelitian dan riset di laboratorium yang dilakukan oleh LPPOM MUI bersama dengan pengurus Komisi Fatwa MUI sesuai dengan setting yang tergambar dalam hadis Nabi SAW tentang rendaman kismis (infus water) setelah berusia tiga hari. kemudian ditetapkan pada fatwa MUI no. 10 tahun 2018 kadar maksimal alkohol adalah 0,5%.
Copyright (c) 2025 Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Izin Poligami Karena Calon Istri Sudah Hamil (Studi Putusan Perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.kdi dan 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan permohonan izin poligami dengan alasan calon istri sudah hamil menurut peraturan perundangan-undangan, serta mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan para hakim dalam memutus perkara. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan case approach. Sumber data yang digunakan berupa salinan putusan perkara, peraturan perundang- undangan, serta literarur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan calon istri sudah hamil tidak tertulis secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengadilan sebagai instansi yang memberikan keadilan tidak boleh menolak perkara ini dengan alasan tidak ditemukannya aturan tersebut. Pengadilan harus tetap memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, sehingga keadilan dapat dirasakan bagi semua pihak terutama pihak yang bersangkutan. Pada putusan perkara nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi hakim mengabulkan dengan melihat bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif serta tidak bertentangan dengan qaidah fiqhiyah. Adapun pada putusan perkara nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara tersebut adalah tidak terpenuhinya tujuan perkawinan, karena pemohon meminta izin poligami hanya untuk kejelasan status anaknya saja sedangkan istri keduanya akan diceraikan apabila anak dalam kandungannya telah lahir.
Shibh al-ʿIddah for Men: Perspectives of the Islamic Guidance Directorate Circular Letter, Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī, and the Compilation of Islamic Law (KHI)
Abstract This study aims to examine and compare the suitability of the newly introduced legal concept that appears to impose a form of ʿiddah period on men following divorce. The issue emerged following the issuance of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage During a Wife's ʿIddah Period. Therefore, it is necessary to analyze this policy in light of the concept of shibh al-ʿiddah as articulated by Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī and as regulated in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI). This research employs a normative juridical approach and library research method by examining classical and contemporary scholarly works, legislation, government regulations, and the Compilation of Islamic Law relevant to the subject of this study. The findings reveal that the newly introduced concept of shibh al-ʿiddah differs from the concept proposed by Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī and that embodied in the KHI, particularly regarding the conditions for its applicability. These differences arise from variations in social conditions, historical context, and legal considerations across different times and places. An objective analysis further demonstrates that this contemporary concept of shibh al-ʿiddah is closely related to the principle of al-maṣlaḥah al-mursalah, as there is no explicit textual evidence (naṣṣ) either endorsing or prohibiting it. Nevertheless, its implementation may generate significant public benefits when appropriately applied within the Indonesian legal context. Keywords: Shibh al-ʿIddah, Waiting Period (ʿIddah), Men Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengomparasikan serta meninjau kesesuaian konsep hukum baru, di mana semua laki-laki seakan-akan memiliki masa iddah setelah perceraian. Problematika ini muncul seiring diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap konsep syibhul iddah yang telah diutarakan oleh Syeikh Wahbah al-Zuhaili serta yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap kitab-kitab para ulama, undang-undang, peraturan pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep syibhul iddah terbaru ini memiliki perbedaan dengan konsep syibhul iddah menurut Syeikh Wahbah al-Zuhaili dan KHI, yaitu terkait kondisi berlakunya syibhul iddah itu sendiri yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Setelah ditinjau secara objektif, konsep syibhul iddah terbaru ini berkorelasi dengan konsep al-maṣlaḥah al-mursalah, yang mana tidak terdapat naṣ yang secara eksplisit menerangkan maupun melarangnya. Akan tetapi, terdapat kemaslahatan apabila konsep ini diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Kata Kunci: Syibhul Iddah, Masa Iddah, Laki-laki
Copyright (c) 2026 Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Lineage Determination through DNA Testing: A Comparative Study of the Nahdlatul Ulama Congress Resolution and the Fatwa of Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyyah
Abstract This study analyses the decision of the Nahdlatul Ulama (NU) Congress and the fatwa of Dār al-Iftā al-Miṣriyyah in the context of establishing parentage through DNA testing. The aim is to identify the similarities and differences in the views of the two institutions regarding the validity of DNA as evidence in Islamic law, as well as its implications for the principles of justice and protection of children's rights. This research is motivated by the development of technology that raises dilemmas between science and sharia norms, especially in cases of nasab disputes. The method used is qualitative with a document analysis approach, examining the official text of the NU Congress decision, the fatwa of Dār al-Iftā, and classical-contemporary fiqh literature. The results show that NU emphasises prudence by continuing to prioritise traditional mechanisms such as iqrār (acknowledgement of paternity) and shahāda (testimony), while Dār al-Iftā al-Miṣriyyah opens space for the use of DNA as a supporting tool as long as it does not conflict with sharia. Both agree that DNA cannot replace Islamic law entirely, but serves as a complement in the modern context. The findings recommend the need for harmonisation between scientific innovation and Islamic ethical principles to ensure legal certainty and social justice. Keywords: DNA, Nasab, NU Congress, Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah. Abstrak Penelitian ini menganalisis putusan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dan fatwa Dār al-Iftā al-Miṣriyyah dalam konteks penetapan garis keturunan melalui pengujian DNA. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut mengenai keabsahan DNA sebagai alat bukti dalam hukum Islam, serta implikasinya terhadap asas keadilan dan perlindungan hak anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang menimbulkan dilema antara ilmu pengetahuan dan norma syariah, khususnya dalam kasus sengketa nasab. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, mengkaji naskah resmi putusan Muktamar NU, fatwa Dār al-Iftā, dan literatur fikih klasik-kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU lebih mengutamakan kehati-hatian dengan tetap mengutamakan mekanisme tradisional seperti iqrār (pengakuan ayah) dan syahāda (kesaksian), sedangkan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah membuka ruang bagi penggunaan DNA sebagai alat pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Keduanya sepakat bahwa DNA tidak dapat sepenuhnya menggantikan hukum Islam, tetapi berfungsi sebagai pelengkap dalam konteks modern. Temuan penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara inovasi ilmiah dan prinsip-prinsip etika Islam untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan sosial. Kata Kunci: DNA, Nasab, Kongres NU, Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah.
Multi Akad dalam Jual Beli: Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah
Abstract The difference in opinion of Ibn Hazm who represents the Zhahiriy school of thought and Ibn Taimiyyah who represents the opinion of the jumhur fuqaha' regarding the law of multiple contracts in Maliyyah muamalah transactions as part of the development of the concept of buying and selling (al-bay') needs to be studied more deeply because it creates difficulties in its application in new developments in transactions. modern ones, most of which apply several contracts simultaneously in one transaction. Combining contracts which is termed multi-contract is very necessary in developing transactions as a form of asset development in Islam, especially with the emergence of sharia banking products which cannot avoid the use of multi-contract. Research on differences of opinion will determine the strongest opinion based on muqaranah fiqh analysis. The results of the research that the author conducted, based on research findings, the author supports Ibnu Taimiyyah's opinion, because the basis of the arguments used is stronger and there are more problems in developing assets in mu'amalah maliyah transactions, especially the application of multi-contracts in sharia banking products. Keywords: Ibn Hazm, Ibnu Taimiyyah, multiple contracts in buying and selling.
Copyright (c) 2024 Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab
Ayah Angkat sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pajt)
Penelitian ini untuk mengetahui wali nikah ayah angkat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1097/Pdt.G/2023. Dalam hal ini, merupakan topik yang cukup menarik untuk dikulas. Mengingat bahwa salah satu sahnya suatu pernikahan ialah adanya wali nikah dalam pelaksanaan tersebut. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini penelitian yang dibuat bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, Karena dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum islam, khususnya mengenai Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perkawinan di Indonesia itu sendiri. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan melakukan analisis terhadap rujukan buku-buku dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan masalah ini. Jenis data yang diteliti ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PAJT dan data sekunder diambil dari Kitab Al Islam Wa Adillahtuh, karya dari Wahbah Az Zuhaily. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menimbang dengan ini wali nikah yang diwakilkan oleh ayah angkat tidak memiliki syarat untuk melakukan perkawinan, dan apabila pernikahan tersebut sudah terjadi maka, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan di mata hukum, dan dapat di lakukan pembatalan perkawinan. Majelis hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 174 HIR.
Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)
Abstrak Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan sanksi pidana bagi orang yang melakukan penyebaran berita bohong dan melakukan turut serta terhadap penyebaran berita bohong dalam putusan No. 225/Pid.sus/2021/Pn jkt.tim. Di dunia yang serba digital penyebaran informasi di media massa kian semakin mudah, hal ini kerap menimbulkan masalah berupa penyebaran berita bohong yang marak di lakukan di media massa, termasuk yang berkaitan dengan pandemi Covid 19 yang sedang melanda Indonesia, dalam hal ini ditemukan dua permasalahan, pertama, bagaimana majelis hakim menafsirkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap putusan hukuman kepada Habib Riziq Shihab. Kedua, bagaimana formulasi penyiaran berita bohong sebagai tindak pidana perspektif hukum positif dan hukum Islam. Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu secara yuridis normatif, jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik di dalam menggunakan pasal 14 ayat 1 tahun 1946. Seharusnya hakim mendefinisikan keonaran harus memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, tidak harus diidentikkan dengan kerusuhan atau penjarahan. Pertimbangan hakim perbuatan pidana menyiarkan kabar bohong oleh Habib Riziq Shihab hanya terjadi di media massa, perbuatan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain. Kedua, sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong atau hoax dalam hukum pidana Islam adalah ta’zir.
The Law Relating to Disclosure Documents in Franchising
The franchises have a great impact on the world economy, based on FranData in 2015 research franchising accumulates a turnover of 1.6 billion US dollars, representing 2.3% of world GDP, has 2.2 million companies involved and employs nineteen million people. Disclosure documents in franchising are very important, the first step to start franchise business is to provide disclosure documents to the prospective franchisee by the franchisor. How disclosure documents are regulated in different jurisdictions (common law system and civil law system), what are the information that should be included in disclosure document and the consequence of failure or no compliance with the requirement of disclosure and how this information protect the interest of franchisees. The main objective of this paper is to discuss/analysis the law relating to disclosure documents in franchising and which information should be in the disclosure documents. Also, to discuss how the providing of disclosure documents protects the interest of the franchisees and the consequence of failure or no compliance with the requirement of disclosure by the franchisors. In this paper, a doctrinal legal method complimented with comparative law research was used. The armchair library approach was employed for the collection of the primary legal materials (France Commercial Code Fold Regulatory part Articles R121-1 to R958-2, Malaysian Franchise Act 1998; Tunisia Decree No 2010-1501, June 21, 2010; Australia Franchise Code of Conduct 1998; South Africa Consumer Protection Act, 2008 (Act NO. 68 OF 2008) Regulations; and US Federal Trade Commission Franchise Rule, 2008). For this purpose, the Sultanah Bahiyah Library was used. The secondary data include textbooks, articles, academic journal, newspaper, dictionaries, and information on the internet, government publications, thesis, online database and guidelines which are relevant to the area. The paper adopts the exploratory analysis and comparative method. The findings show that the content of disclosure documents and timing of disclosure are very important elements to protect the interest of franchisees. The results shown also that the imposed penalties in the case of a failure to comply with disclosure requirements aims to prevent the franchisor from the breach of the disclosure requirement. TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> <a-- id="FacebookLink" title="Share on Facebook"> </a--> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back
Copyright (c) 2024 Comparative Law Review
Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Abstract This study aims to examine the issue of verbal defamation. The research questions addressed in this study are: how is defamation viewed under positive law, how is it treated under Islamic criminal law, and how do positive law and Islamic criminal law compare in terms of defamation norms? The results of the study indicate that under positive law, defamation through verbal insult is punishable as outlined in Article 310, paragraph (1), which imposes a penalty of imprisonment for a maximum of nine months or a fine of up to four thousand five hundred rupiahs. In contrast, under Islamic criminal law, the offense is subject to *ta'zir* punishment. This *ta'zir* sanction introduces a degree of legal uncertainty. Keywords: Defamation, Positive Law, Islamic Law.
Akurasi Arah Kiblat Masjid di Wilayah Kecamatan Ciputat Timur dengan Aplikasi Qibla Finder
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan aplikasi Qibla Finder dalam mengukur arah kiblat dan menganalisis tingkat akurasi arah kiblat masjid di Kecamatan Ciputat Timur dengan menggunakan aplikasi Qibla Finder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung ke objek penelitian yaitu masjid-masjid di Kecamatan Ciputat Timur. Adapun pendekatan penelitiannya adalah pendekatan ilmu astronomi yang digunakan untuk menganalisis keakuratan arah kiblat masjid di Kecamatan Ciputat Timur dengan menggunakan aplikasi Qibla Finder. Sumber data penelitian ini adalah data arah kiblat masjid yang diambil dari aplikasi Qibla Finder, hasil wawancara dan hasil observasi langsung di masjid-masjid yang dijadikan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan aplikasi Qibla Finder untuk menentukan arah kiblat tersedia dalam dua versi, yaitu versi desktop dan versi smartphone. Untuk versi desktop, masukkan lokasi yang ingin diukur arah kiblatnya kemudian ubah tampilan satelit menjadi tampilan peta. Untuk versi smartphone, cukup arahkan smartphone sesuai dengan aplikasi. Untuk menghitung deviasi arah kiblat masjid dapat dilakukan dengan mencetak foto satelit dan ukur menggunakan busur derajat. Mayoritas arah kiblat masjid di wilayah kecamatan Ciputat Timur tidak akurat, dari 18 sampel masjid hanya terdapat 2 masjid (11%) yang akurat. 16 masjid sisanya tidak akurat. Hasil survei dan wawancara menunjukkan bahwa dari 15 masjid yang tidak akurat, 6 masjid telah dilakukan pembaharuan arah kiblat, 3 masjid pernah dilakukan perubahan, namun diubah kembali ke arah kiblat sebelumnya. Dan 6 masjid lainnya tidak melakukan perubahan arah kiblat.
Hewan Kurban Rekayasa Genetika Domba Dolly dalam Fatwa MUI
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep dari rekayasa genetika pada hewan domba Dolly dari perspektif fikih, dengan mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan semakin berkembangnya Ilmu Bioteknologi, terlebih dalam teknik kloning yang belakangan ini menggemparkan dunia dengan lahirnya domba Dolly tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas daging dan menjaga dari kepunahan bagi hewan langka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan kajian kepustakaan dari berbagai artikel, buku jurnal dan berita yang dipandang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan metode analisis terhadap komparatif, menganalisis dari pendapat ulama mazhab disertai dengan hukum positif mengenai kloning hewan tersebut dalam konsep rekayasa genetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep rekayasa genetika pada teknik kloning baik dilakukan terhadap setiap organisme terkhusus pada hewan yang dengan tujuan kepentingan umat manusia dan tidak menggunakan gen atau bagian lain dari manusia. Pertama, diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fatwa MUI No 35 Tahun 2013. Kedua, Kurban dengan hasil hewan rekayasa genetika domba Dolly diperbolehkan dalam hukum Islam dan di dukung dengan PP Republik Indonesia No 21 Tahun 2005 dengan syarat bahwa tujuannya adalah kepentingan umat manusia, tidak membahayakan yang dapat mengancam kesehatan manusia, apabila didapati hal yang mengancam kesehatan manusia maupun lingkungan maka tidak dibolehkan.
Akomodasi Norma Agama Islam Dalam Kode Etik Jurnalistik
This study aims to describe the dynamics of the development of press freedom policies in Indonesia, until the issuance of Law Number 40 of 1999 concerning the Press which became the legal basis for press freedom in Indonesia. Indonesia. In practice, the freedom of the press that applies in Indonesia is not absolute freedom. But this freedom of the press must be supported by responsibility and ethics to create an ideal world of the press. To form an ideal press, journalists must put forward a journalism code of ethics as the basis of ethics and uphold the norms that apply in society so as not to harm other parties. although there are ethical restrictions on press freedom, these restrictions do not curb press freedom but are created as a means to respect everyone's freedom and aim for the common good, this is in line with the concept of Islamic religious norms to achieve maqasid sharia, namely the goal of establishing law for the benefit of maintaining rights -Rights are human needs. The results of the research show that press freedom in Indonesia is not liberal. However, freedom of the press must be guided by press regulations as stated in the press law and journalistic code of ethics which also accommodate the values contained in Islamic religious norms contained in the Al-Quran and Sunnah.
Isbat Nikah Bawah Tangan Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara
Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, mengajukan isbat nikah dan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan, serta dampaknya dalam kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teknik deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang mengajukan isbat nikah, sementara data sekunder berasal dari literatur, regulasi, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri terjadi karena kondisi ekonomi, usia, dan tingkat pendidikan. Adapun alasan utama permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti legalitas, pengesahan status anak agar bisa mendapatkan akta kelahiran, serta untuk mempermudah akses terhadap layanan publik. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam membuka akses pencatatan nikah yang mudah dijangkau oleh masyarakat kepulauan dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga.
Copyright (c) 2025 Muqarin Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Sagaranten Kabupaten Sukabumi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
Studi ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku pernikahan di bawah umur untuk mendapat pengakuan negara dan pandangan tokoh agama serta KUA terhadap pernikahan di bawah umur pada masyarakat Sagaranten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Library Research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber datanya berupa data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sagaranten terjadi disebabkan oleh rendahnya pendidikan, pengaruh budaya dan lingkungan, mencegah pergaulan bebas, keyakinan agama lebih kuat, ekonomi rendah, jauh dari orang tua, kemauan sendiri dan akibat dari pergaulan bebas. 2) Upaya yang dilakukan pelaku pernikahan di bawah umur untuk mendapatkan pengakuan negara adalah dengan menikah secara agama terlebih dahulu lalu mendaftar di KUA sebagai pernikahan baru, dan mengubah data kelahiran. 3) Para tokoh agama memandang pernikahan di bawah umur bukan sebagai pelanggaran, karena Islam hanya mengatur tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menikah. Sementara pihak KUA memandang pernikahan di bawah umur harus dihindari, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Copyright (c) 2025 Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Problems and Ideas Concerning Digital Asset Regulation in Indonesia
Studi ini bertujuan untuk mengetahui beberapa problematika regulasi aset digital di Indonesia yang saat ini masih menimbulkan permasalahan pro dan kontra. Regulasi aset digital merujuk kepada UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1, dan Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Di samping itu, penulis mencoba membahas pembaharuan hukum nasional terhadap regulasi aset digital menurut hukum positif & hukum Islam menjadi acuan dalam pembaharuan peraturan perundang–undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang–undangan dan fatwa MUI. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut di atas belum mengakomodir semua pihak dalam segala aspek. Serta UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sebagai landasan hukum perlindungan konsumen belum sepenuhnya mengakomodir aset digital secara keseluruhan, karena dianggap belum memberikan perlindungan hukum meskipun aturannya mengenai aset digital (Cryptocurrency dan NFT). Keyword: Digital Assets, Cryptocurrency, NFT, Islamic Law, Consumer Protection.
Copyright (c) 2026 Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Sengketa Pusako Tinggi dalam Ketentuan Adat Minangkabau dan Tinjauan Hukum Islam
Studi ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus ini dari segi hukum Adat dan hukum Islam serta untuk mengetahui adanya pergeseran pembagian Pusako Tinggi ke arah faraid. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penyajian penelitian adalah metode deskriptif analisis. Pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian bahan pustaka. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874/K/Pdt/2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Adat Minangkabau, yang menggunakan sistem Matrilineal, kedudukan anak perempuan lebih tinggi, sehingga ketika menikah maka suami akan mengikuti keluarga istrinya. Posisi perempuan di dalam sistem Matrilineal ini memiliki banyak keutamaan dalam peran hingga hak dalam pembagian warisan. Namun dalam kasus ini ditemukannya harta pusaka tinggi yang dibagi berdasarkan faraidh. Sedangkan dalam hukum adat, pusaka tinggi ini tidak boleh dibagikan secara sepihak melainkan per kelompok.
Talak di Luar Pengadilan Agama: Perbandingan Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Bahstu Al-Masail
Penelitian ini membahas perbandingan keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu al-Masail tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan teknik dokumentasi sebagai sumber pengumpulan data. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif terhadap keputusan-keputusan lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan: (1) Ijtima Ulama MUI menyatakan talak di luar pengadilan sah, namun harus dilaporkan ke pengadilan; (2) Majelis Tarjih berpendapat bahwa talak di luar pengadilan tidak sah; dan (3) Bahthu al-Masail menyatakan jika suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan, maka talak yang dijatuhkan di hadapan hakim dihitung sebagai talak pertama dan masa iddah dimulai sejak saat itu. Ketiganya, pada prinsipnya, merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perceraian harus diputus oleh pengadilan, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pasca-cerai.
STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DĀR AL-IFTĀ AL-MIṢHIRIYYAH TENTANG VIRUS CORONA (COVID-19)
Pandemi virus corona (covid-19) yang melanda dunia telah berdampak terhadap semua aspek kehidupan, seperti, sosial, ekonomi serta keagamaan. Artikel ini merupakan upaya mengkomparasikan fatwa mengenai COVID-19 antara fatwa MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah. Penelitian ini menggunakan metodologi library research dengan analisis komparatif dalam membandingkan fatwa yang menjadi kajian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 tampak lebih fleksibel, Sementara pada Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah Nomor: 4993,17 Maret 2020 lebih tegas dan berani untuk membatasi segala bentuk pelaksanaan ibadah secara menyeluruh.
Interfaith Marriage in the Perspective of the Marriage Law and the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005: An Analysis of Court Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menetapkan perkawinan beda agama sesuai Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan telaah putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan sociology comparative. Sumber data penelitian ini adalah putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, UU Perkawinan dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Undang-Undang Perkawinan merujuk pada pasal 2 ayat (1) bahwa apabila perkawinan beda agama tetap dilaksanakan maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi. Tetapi secara penerapannya hakim dalam mengizinkan perkawinan tersebut masih dengan cara pengelabuhan hukum. Akan tetapi, walaupun para pemohon sudah mendapatkan surat penetapan dari pengadilan seharusnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Fatwa MUI perkawinan beda agama diharamkan, bahkan tidak hanya diharamkan saja, tetapi menurutnya juga tidak sah. Walaupun di dalam al-Qurʼān terdapat ayat yang memperbolehkan perkawinan beda agama tetapi Fatwa MUI tetap melarang perkawinan tersebut karena lebih banyak mafsadahnya daripada maslahatnya. Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, UU Perkawinan, Fatwa MUI, Pertimbangan, Putusan. Abstract This study aims to explain the judge’s considerations at the Surabaya District Court in determining interfaith marriages pursuant to Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby from the perspective of Marriage Law Number 1 of 1974 and MUI Fatwa Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. This study employs normative legal research by examining Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby through a sociological comparative approach. The primary data sources consist of Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, the Marriage Law, and MUI Fatwa Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. The results indicate that Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby is inconsistent with Marriage Law No. 1 of 1974 and MUI Fatwa Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. The Marriage Law, referring to Article 2 paragraph (1), holds that conducting an interfaith marriage constitutes a violation of the constitution. In practice, however, the judge permitted such marriage through legal circumvention. Even though the petitioners obtained a court decree, this should not have been justified. According to the MUI Fatwa, interfaith marriage is prohibited (haram) and invalid (tidak sah). Although the Qurʼān contains a verse permitting interfaith marriage, the MUI Fatwa maintains its prohibition on the ground that the resulting mafsadah outweighs the maslahah. Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, MUI Fatwa, Considerations, Court Decision
Copyright (c) 2026 Muqarin Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KONSEP MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFI PENGAWASAN LEMBAGA ZAKAT: Perbandingan Regulasi Lembaga Zakat di Indonesia dan Kuwait
Penelitian ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan pengawasan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia dan Kuwait, dengan konsep dasar maslahah mursalah yang dijadikan sebagai patokan untuk melihat sebab atau alasan persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data library research dengan melakukan kajian peraturan perundang- undangan zakat negara Indonesia dan Kuwait, ditambah mengutip buku-buku hukum dan non hukum, kitab dan buku fikih dan ushul fikih, artikel jurnal, repositori skripsi dan tesis, serta website-website sebagai pengayaan, yang berhubungan dengan topik ini. Dengan melihat sebab-sebab dan kondisi masyarakat kedua negara, serta memperhatikan aspek maslahah mursalah, kemudian membandingankannya, maka penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa pengawasan LPZ di kedua kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan dalam regulasi maupun praktiknya. Di Indonesia regulasi pengawasan amatlah rumit dalam peraturan perundang-undangan zakat, sedangkan pengawasan di Kuwait amatlah sederhana dengan aturan yang cukup singkat. Sedangkan keduanya memiliki aturan tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan zakat, terdapat pengawasan internal maupun eksternal LPZ.
Batasan Penyakit Pada Hewan Kurban Di Tengah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Dalam Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 Menurut Pandangan Ulama Mazhab
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban Saat Wabah PMK serta untuk mengetahui pandangan ulama mazhab tentang batasan penyakit pada hewan kurban di tengah wabah PMK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (analitycal approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan memahami secara mendalam masalah yang diteliti melalui pengumpulan informasi berupa data-data terkait Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa landasan hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 yaitu Al-Qur’an Surat al-Kautsar ayat 1-3, Surat al-Hajj ayat 34, 36, dan 37, serta hadits-hadits dan pendapat para ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak sah berkurban dengan hewan yang penyakitnya ringan, sedang, dan berat. Akan tetapi Mazhab Maliki memberi keringanan bahwa boleh berkurban dengan hewan yang pincang/penyakitnya ringan. Dalam fatwa nomor 32 tahun 2022 MUI menyatakan sah hukumnya bila berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis ringan dan tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis berat. MUI mengambil pendapat Mazhab Maliki yang membolehkan berkurban dengan hewan yang pincang/penyakitnya ringan. Mengenai Pelubangan pada telinga hewan dengan ear tag sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, Majelis Ulama Indonesia lebih cenderung mengambil pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki yang membolehkan berkurban dengan hewan yang memiliki kecacatan sedikit pada telinga. Kata Kunci: Kurban; Pandangan Ulama Mazhab; Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022
KERINGANAN PUASA BAGI PEKERJA BERAT PADA BULAN RAMADHAN (Studi Komparatif Syaikh Muhammad Hasan Hitou Dan Syaikh Shalih Bin Fauzan)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan Hukum Keringanan Puasa Ramadhan Bagi Pekerja Berat Dalam Pandangan Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Bin Fauzan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Library Research) dengan pendekatan deskriptif komparatif. Sumber datanya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa kitab syaikh yang diteliti dan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fiqh para ulama. Adapun teknik pengumpulan data penulis gunakan pada penelitian adalah perpustakaan. Analisa data menggunakan metode analisis yang bersifat induktif dan data akan disajikan dengan menggunakan teknik dekriptif analisis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Yang menjadi uzur adanya keringanan bagi pekerja berat bukan dilihat pada jenis pekerjannya namun tergantung pada pertimbangan seberapa tingkat kondisi masyaqqah (kesulitan) dan kondisi darurah yang dialami seorang pekerja saat berpuasa. 2) Berdasarkan teori rukhsah dan masyaqqah dalam hukum Islam, maka seorang pekerja berat bisa mendapatkan keringanan dalam berpuasa demi tercapainya kemaslahatan manusia sebagai tujuan dari maqashid syari’ah khususnya hifz nafs. 3) Pendapat yang paling rajih adalah pendapat Syaikh Muhammad Hasan Hitou karena beberapa alasan diantaranya: a) Segi adillatu ahkam/ dalil madlul, b) Segi maqashid syari’ah, c) Segi kandungan hukum, d) Segi Kaidah Fiqhiyyah.
VAKSIN SINOVAC MENURUT MAQASHID SYARI’AH DAN FATWA MUI
Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan penanganan menggunakan vaksin menimbulkan kegundahan masyarakat terkait kehalalan vaksin tersebut. Penelitian ini membahas metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia(MUI) dan Maqashid Al-syari’ahnya. Hasil dari ijtihad tersebut adalah MUI memfatwakan akan kehalalan penyuntikan vaksin tersebut ke tubuh manusia. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualiatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (Library Research). Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat
PERNIKAHAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai hukum pernikahan transgender, berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan beberapa pendapat para ulama. dan menjelaskan pandangan hukum positif terkait pernikahan transgender dengan merujuk kepada undang-undang perkawinan serta perbandingan antara hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi dokumen menggunakan metode pendekatan komparatif normatif dengan meneliti, mengkaji, serta perbandingan secara mendalam dari berbagai sumber data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan transgender dalam Islam dihukumi haram berdasarkan Al-Qur’an, As-sunnah, dan pendapat empat imam mazhab. Begitu juga hukum positif tidak diperbolehkan melakukan perkawinan transgender berdasarkan UU no.1 tahun 1974. kedua hukum tersebut sepakat bahwa pernikahan transgender tidak di perbolehkan karena menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan.. Sedangkan hukum positif membolehkan melakukan pergantian kelamin dengan persetujuan pengadilan, dan mendapat surat persetujuan medis dengan melakukan pemeriksaan kejiwaan. transgender berhak mendapatkan hak hidup berdasarkan uu nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Di era yang semakin modern dewasa ini, pemikiran manusia kian berkembang pesat. Baik dari segi teknologi, industri, lingkungan hidup, agama, dan sosial. Dari bidang humaniora, belakangan ini sempat viral di jagat media sosial sebuah pemikiran dan gerakan yang mengatakan bahwa menikah tidak harus mempunyai anak, memiliki anak atau tidak adalah hak pasangan tersebut, yang disebut dengan “childfree”. Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, karena bertolak belakang dengan kultur, norma dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya , bagaimana pandangan hukum Islam tentang childfree? Bagaimana tujuan pernikahan dan konsep tanâsul dalam Islam? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang paham childfree dalam perspektif Tujuan Pernikahan dan Konsep Tanâsul (berketurunan).