Interfaith Marriage in the Perspective of the Marriage Law and the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005: An Analysis of Court Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Perkawinan Beda Agama Perspektif UU Perkawinan dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005: Analisis Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menetapkan perkawinan beda agama sesuai Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan telaah putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan sociology comparative. Sumber data penelitian ini adalah putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, UU Perkawinan dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Undang-Undang Perkawinan merujuk pada pasal 2 ayat (1) bahwa apabila perkawinan beda agama tetap dilaksanakan maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi. Tetapi secara penerapannya hakim dalam mengizinkan perkawinan tersebut masih dengan cara pengelabuhan hukum. Akan tetapi, walaupun para pemohon sudah mendapatkan surat penetapan dari pengadilan seharusnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Fatwa MUI perkawinan beda agama diharamkan, bahkan tidak hanya diharamkan saja, tetapi menurutnya juga tidak sah. Walaupun di dalam al-Qurʼān terdapat ayat yang memperbolehkan perkawinan beda agama tetapi Fatwa MUI tetap melarang perkawinan tersebut karena lebih banyak mafsadahnya daripada maslahatnya.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, UU Perkawinan, Fatwa MUI, Pertimbangan, Putusan.

Abstract

This study aims to explain the judge’s considerations at the Surabaya District Court in determining interfaith marriages pursuant to Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby from the perspective of Marriage Law Number 1 of 1974 and MUI Fatwa Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. This study employs normative legal research by examining Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby through a sociological comparative approach. The primary data sources consist of Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, the Marriage Law, and MUI Fatwa Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. The results indicate that Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby is inconsistent with Marriage Law No. 1 of 1974 and MUI Fatwa Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. The Marriage Law, referring to Article 2 paragraph (1), holds that conducting an interfaith marriage constitutes a violation of the constitution. In practice, however, the judge permitted such marriage through legal circumvention. Even though the petitioners obtained a court decree, this should not have been justified. According to the MUI Fatwa, interfaith marriage is prohibited (haram) and invalid (tidak sah). Although the Qurʼān contains a verse permitting interfaith marriage, the MUI Fatwa maintains its prohibition on the ground that the resulting mafsadah outweighs the maslahah.

Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, MUI Fatwa, Considerations, Court Decision