TELAAHAN KONVERSI TEMBAKAU, SUATU TINJAUAN EKONOMI

Abstract

Para peneliti kesehatan menemukan bahwa, rokok adalah penyebab dominan penyakit kanker,paru-paru dan penyakit serius lainnya. Konvensi Internasional melalui Konvensi Pengendalian Tembakau bertujuan untuk melindungi generasi muda dari penyakit serius yang disebabkan oleh dampak dari rokok. Larangan merokok tersebut, berimbas pada kegiatan pengembangan tembakau diseluruh dunia termasuk  Indonesia. Konversi harus memperhatikan seluruh aspek, baik teknis, ekonomi dan sosial budaya. Jika dipaksakan mengkonversi tembakau dengan komoditi lain, sementara bertambahnya jumlah perokok, maka Indonesia harus mengimpor rokok dengan harga mahal. Pendapatan negara dalam bentuk cukai dan kesempatan kerja yang cukup besar, merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum keputusan konversi dilakukan. Saat ini Indonesia termasuk negara produsen tembakau terbesar ke-lima di dunia. Karena pengembangan tembakau di Indonesia sudah berlangsung lama, sehingga pembudidayaan temabakau dikalangan masyarakat sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Maka diperlukan penelitian untuk mengetahui konversi tembakau dan tinjauannya dalam aspek perekonomian. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa  bisnis tembakau terkait dengan industri rokok serta sektor ekonomi lain yang melibatkan jutaan orang seperti petani maupun karyawan/buruh, maka konversi tembakau harus memperhatikan  Komoditas yang dipilih memiliki nilai ekonomi minimal equal dengan nilai bisnis tembakau. Konversi dilakukan dengan komoditi yang secara teknis spesifik lokasi untuk dikembangkan. Konversi areal dilakukan secara bertahap dan pemerintah memberikan stimulasi penyediaan benih dan pasar produk yang dihasilkan oleh petani. Perlu dilakukan kajian konprehensif dengan memperhatikan segala aspek dan impilkasinya bagi petani, industri, masyarakat dan kepentingan nasional, melalui penyusunan Fesibility Study. Karena bisnis tembakau terkait sektor-sektor pembangunan lainnya, maka perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.