Nur Rohim Yunus
Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017, ORCID ID: 0000-0003-27821266, SSRN ID: 2645355, h-index Google Scholar: 2, Departement of Constitutional Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Menjadi kepala daerah di era dem-okrasi transaksional saat ini tidaklah mudah. Bila tidak menyiapkan ma-har politik kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang ber-hasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap se-bagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pem-biayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu ka-pal parpol dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal parpol tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.
