Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia

Susanto Susanto

Abstract


Abstract:

Entering the era of globalization as now, some SOEs that have made improvements in management, especially operating efficiency, will be able to face market competition. Improvement measures include business restructuring, reduction of number of employees, implementation of management control system, and other strategic policies. BUMNs that do not perform management improvements will usually face various difficulties, especially in the financial sector. The results of this study. 1) In the legal process, calculating state losses resulting from the mistakes of State-Owned Enterprises (SOEs) Persero is required an investigative audit, because the investigative audit can be used to determine the presence or absence of Legal Acts, mains read and abuse of authority resulting in loss of state as shareholder Majority in State-Owned Enterprises (SOEs) Persero. 2) The position of the investigative audit result on State Owned Company (BUMN) of Persero in the legal system of evidence of Indonesia is: As Statement of Witness, As evidence of letter, As evidence of expert information, As evidence of Directive, as evidence of Indicated /

Keywords: Investigative Audit, State-Owned Enterprise, Evidence

 


Abstrak:

Memasuki era globalisasi seperti sekarang, beberapa BUMN yang telah melakukan perbaikan manajemen, khususnya efisiensi operasi, akan mampu menghadapi persaingan pasar. Langkah perbaikan yang dilakukan meliputi restrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan, penerapan sistem pengendalian manajemen, dan kebijakan strategis lainnya. BUMN yang tidak melakukan perbaikan manajemen biasanya akan menghadapi berbagai kesulitan, terutama di bidang finansial. Hasil penelitian ini. 1) Dalam proses hukum menghitung kerugian negara yang diakibatkan kesalahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero diperlukan audit investigatif, karena audit investigatif bisa digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum, mains read dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian negara selaku pemegang saham mayoritas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. 2) Kedudukan hasil audit investigatif pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dalam sistem hukum pembuktian Indonesia adalah : Sebagai Keterangan Saksi, Sebagai alat bukti surat, Sebagai alat bukti keterangan ahli, Sebagai bukti Petunjuk, Sebagai alat bukti keterangan Terindikasi/Terduga.

Kata Kunci: Audit Investigatif, Badan Usaha Milik Negara, Pembuktian

Keywords


Investigative Audit, State-Owned Enterprise, Evidence

References


Atmasasmita, Romli. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung. Mandar Maju. 1995.

Alfitra, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011.

Albrecht. W Steve dan Chad O Albrecht (2003), Fraud Examination, Thomson South-Western.

Badan Pusat Statistik, Statistki Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2013.

Chazawi, Adhami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Alumni, 2008.

-----------, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 tahun 1999 Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001, Alumni, Bandung, 2006.

Efendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia, Malang: Setara Press, 2014.

Fuady, Munir. Perbandingan Ilmu Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Hamzah, Andi. Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

----------, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Karyono. Forensic Fraud. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

M. Tuanakotta, Theodorus. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat. 2010.

Pusdiklatwas BPKP. Penulisan Laporan Hasil Audit. Makalah disajikan dalam Diklat Penjenjangan Auditor Tim, Bogor, 2010.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Makna “Uang Negara” dan “Kerugian Negara” dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya dengan BUMN/Persero, 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 25/PUU/XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

-----------, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat. 2010.

Sahbani, Agus. MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

Soetarna, Hendar. Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana. Bandung: Alumni, 2011.

Yunus, Nur Rohim, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Plagiarism Checker Powered by:

Gambar terkait

Indexed by :

EBSCO Sherpa/romeoDOAJ /public/site/images/mhelmi/googlescholarlogo_300 /public/site/images/mhelmi/logogaruda-besar_284_01 /public/site/images/erwin/as_370


Creative Commons License
JURNAL CITA HUKUM licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics
View My Stats

Free counters!