Urgensi Perubahan Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Abstract
Abstrak. Salah satu materi muatan yang diatur oleh Undang-Undang adalah sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang memiliki peran yang penting untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang. Upaya perubahan Undang-Undang sebagai tindak lanjut atas akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara terencana dan memiliki parameter yang jelas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan tegas yang mengatur mengenai tata cara dan parameter yang digunakan sebagai urgensi dalam mengusulkan materi rancangan Undang-Undang akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu diperlukan tata cara dan parameter yang jelas dan terukur yang memuat ringkasan kebutuhan berdasarkan beberapa indikator untuk menindaklanjuti akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang agar terdapat kepastian hukum dalam pembentukan Undang-Undang.
Keywords
References
Asshidqie, Jimly, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
Asshidqie, Jimly, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.
Asshidqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2004.
Bako , Ronny SH, dkk. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2009.
Fatkhurrohman dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Buletin, L., 2017. Berita Terkini. [Online] Available at: http://www.buletinlokal.com
Mahfud MD, Moh., Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
Nursamsi, Dedy. " Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 2 Number 1 (December 2014), h. 91.
Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, 2016
Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Available at: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/view/4572
Thalib, Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatatnegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Arrista Trimaya, “Optimalisasi Penyusunan Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan Penyusunan Undang-Undang”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 11, No. 1, Maret 2014.
Mohammad Mahrus Ali, dkk, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitutional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru:, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, September 2015.
Maruarar Siahaan, “Checks and Balances dan Judicial Review dalam Legislasi di Indonesia”, dalam http://www.jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-dan-judicial-review-dalam-legislasi-di-indonesia/, diunduh pada 12 Januari 2017.
DOI: https://doi.org/10.15408/siclj.v1i1.4573 Abstract - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.