Independence of the Tax Court in the Constitution of the Indonesian Republic
Abstract
This article discusses the Tax Court's independence in relation to the Constitution of the Republic of Indonesia. In order to maintain its independence, the Tax Court faces complex obstacles, such as political interference and limited resources. The purpose of this study is to analyze the implications of Article 24 Paragraph (1) of the NRI Constitution on the Tax Court's independence, as well as the Tax Court's function and authority in maintaining its independence. To obtain a comprehensive understanding of these issues, the research method employs a qualitative strategy that combines literature studies and legislative analysis. The research findings indicate that Article 24 Paragraph 1 of the NRI Constitution provides a solid constitutional basis for the Tax Court's independence. However, political interference and limited resources continue to be obstacles to implementation. Through its function and authority, the Tax Court has a significant obligation to maintain its independence by ensuring a fair, transparent, and objective trial process. This article concludes by emphasizing the significance of the Tax Court as an autonomous institution in maintaining justice in the Indonesian tax system.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdillah, W. (2007). Tinjauan yuridis atas kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Adiyanta, F. S., Widyastuti, C. S., & Rosalina, E. (2021). Pemanfaatan Diskresi Kewenangan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. Perspektif, 26(1), 17-26.
Afdol, A., & Setjoatmadja, S. (2015). Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 1(1).
Afriani, R. Analisis Sistem Dan Prosedur Pelayanan Pajak Pada Kantor Samsat Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 6(1).
Alhumami, K. (2018). Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(1), 45-66.
Arda, R. (2020). Politik Hukum Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Merendahkan Marwah Peradilan (contempt of court) di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
Arifah, D. (2021). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Pengadilan Agama Sumenep. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 14(1), 10-14.
Arifin, M. N. (2015). Reformasi Pengelolaan Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Umat.
Basri, H. (2021). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Nusantara Hasana Journal, 1(4), 7-14.
Chandra, A. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Karakteristik Penyelesaian Sengketa Perpajakan Ditinjau Berdasarkan Sistem Peradilan Pajak Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).
Devitasari, A. A. (2020). Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Jurnal Konstitusi, 17(4), 879-898.
Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. Law and Justice, 3(2), 82-90.
Ernawati, E. (2015). Peran pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai di Pengadilan Agama Lamongan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Faisal, A. (2016). Politik Hukum Perlindungan Hakim. Jurnal Cita Hukum, 4(1). Latuconsina, R. (2017). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman. TAHKIM, 11(2).
Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 134-140.
Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 331-335.
Hadiyah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta).
Hafrida, H., & Raharja, I. F. (2017). Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 1(2), 129-141.
Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", Solid State Technology, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
Handayani, T. (2005). Penyelesaian banding atas keputusan keberatan mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan orang pribadi di Pengadilan Pajak Jakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Handoko, A. M. A. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Sidang Pengadilan Pajak Pada Kasus Banding Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ekonomi Akuntansi, 1-14.
Hestianita, L. (2013). Analisis Banding Sengketa Pajak Penghasilan Badan Di Pengadilan Pajak (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
Hidayat, A. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Survei Pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.
Ismail, R. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. USUpress.
Januardy, I. (2021). Penundaan Eksekusi: Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman. Palangka Law Review, 93-109.
Johan, A., & Hasan, D. (2022). Menyoal Penerapan Judicial Pragmatism Pada Kasus Penentuan Harga Transfer Di Pengadilan Pajak. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 143-160.
Kanantha, A. M., & Edwar, F. (2022). Independensi Pengadilan Pajak Ditinjau dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945. Reformasi Hukum Trisakti, 4(3), 519-528.
Kandar, I. (2022). Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia. Khazanah Multidisiplin, 3(1), 64-81.
KUSUMA, H. (2015). Eksistensi Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Muhasan, I. (2017). Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Atas Penerapan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 1(1), 12-22.
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
Nisa, I. C. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana terhadap produktivitas kinerja pegawai di kantor pengadilan agama kelas 1B kabupaten Sukoharjo.
Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
Nugroho, H. H. S. (2018). Kemandirian Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Pajak Berdasarkan Sistem Peradilan Di Indonesia Menurut Uud 1945 (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
Palomita, A., & Astuti, S. I. (2023, July). Menakar Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah terhadap Isu Keamanan Digital. In Bandung Conference Series: Communication Management (Vol. 3, No. 2).
Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. Modus, 35(1).
Putri, A. A. (2022). Pengaruh Persepsi Pelayanan Tax Center dan Persepsi Korupsi Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 309-318.
Salam, A. (2022). Pengaruh Tekanan Publik Dan Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutuskan Perkara Psikotopika/Narkotika Sebagaimana Diatur Dalam Uu No. 5/1997 Dan Uu No. 22/1997. Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), 8(1), 161-176.
Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). Metode penelitian kualitatif. Unisma Press.
Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif & kualitatif.
Sasanti, D. N., & Indah, H. T. K. (2022). Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Reformasi Hukum, 26(1), 21-38.
Sasmito, J. (2015). Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer. Perspektif, 20(1), 10-19.
Satria, D. N., & Fernanda, S. (2022). Pengaruh Tekanan Keuangan Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, 1(2), 238-251.
Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif. Grasindo.
Sitorus, B. (2013). Independensi hakim dalam sistem peradilan pajak di indonesia. Yuridika, 28(1), 29-43.
Sudirman, A. (1999). Hakim Dan Putusan Hakim: Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
Sugiharto, D. Eksistensi Pembinaan Pengadilan Pajak Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 1(2).
Sugiono, T. V., & Supriyadi, S. (2021). Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/Puu-Xviii/2020 Atas Mekanisme Pengusulan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(2), 150-163.
Sugiyanto, D. (2021). Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 116-134.
Tasidjawa, Y. (2015). Kajian Yuridis Tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Rangka Penegakan Hukum (Law Enforcement). Lex Administratum, 3(6).
Tomson, S. (2022). Reposisi pengadilan pajak menurut sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Honeste Vivere, 32(2), 108-122.
Ulya, Z. (2021). Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(3), 337-360.
Verlani, I. (2022). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Konawe). Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis, 3(2), 31-45.
Wahyudiono, T., & Husna, A. (2020). Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Politik Di Indonesia. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 5(2), 43-55.
Wibowo, T. (2009). Efektivitas Sanksi Pidana Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Studi di Pengadilan Pajak Jakarta). Jurnal Dinamika Hukum, 9(3), 243-250.
Wicaksono, D. A., & Tonralipu, A. S. A. T. (2021). Mencari Jejak Konsep Judicial Restraintdalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), 177-203.
Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. Filsafat Pancasila. Palembang, Noer Fikri Offset.
Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research. Jakarta: UIN Press.
DOI: https://doi.org/10.15408/siclj.v7i1.35433 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.