Kebijakan Poligami di Indonesia dan Malaysia

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan kebijakan poligami yang ada di Indonesia dan Negeri Terengganu, Malaysia berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu Tahun 2017. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap undang-undang dan aturan terkait dari dua negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa negara Indonesia dan Negeri Terenganu mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dalam menjalankan prosedur poligami serta menerapkan sanksi kepada pihak yang melanggar prosedur poligami. Persamaannya berupa syarat-syarat yang diharuskan untuk mengajukan permohonan poligami dan sama-sama menggunakan asas monogami terbuka. Sedangkan perbedaannya terdapat di sanksi terhadap pelaku pelanggar poligami di luar izin Pengadilan Agama.

Kata kunci: Poligami, sanksi, Indonesia, Malaysia, Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah

Abstract

This study aims to compare of existing polygamy policies in Indonesia and Terengganu, Malaysia based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Family Families of Terengganu State of 2017. This is a library research relying on data from related regulations from the two countries. This study concludes that the countries of Indonesia and Terenganu have some similarities and differences in polygamy procedures and sanctions for those violating the procedures. The similarities are in the conditions required in the practice of polygamy, as both states use the principle of open monogamy. Meanwhile, the difference is in the sanctions against perpetrators of polygamy violators outside the permission of the Religious Courts.

Keywords: Polygamy, sanctions, Indonesia, Malaysia, Religious Courts, Sharia Courts