Sharia Legal Perspective on Joint Property Transactions: An Analysis of DSN-MUI Fatwa No. 160/DSN-MUI/VII/2024 on Ijārat al-Māl al-Mushtarak and Al-Māl al-Mushāʿ

Abstract

This study analyzes the juridical issues embedded in Fatwa No. 160/DSN-MUI/VII/2024 concerning Ijarah al-māl al-mushtarak and al-māl al-mushāʿ, particularly the provision permitting one partner to lease a jointly owned asset share to another partner without obtaining the consent of the remaining partners. The study employs a qualitative case study approach by examining the Fatwa’s normative framework, the principles of fiqh muʿāmalāt, and their implications for Islamic financial industry practices. The findings reveal that removing the inter-partner consent requirement could create uncertainty about ownership rights, conflicts of interest, and harm to other parties, thereby opening the possibility of ḍarar. This condition is analyzed through the legal maxim al-ḍararu yuzālu and the Sadd al-dharāʾiʿ approach, both of which emphasize preventing potential harm before it occurs. Theoretically, this study argues that the identity of the lessee (whether a partner or a non-partner) does not eliminate the obligation to obtain consent, as ownership rights in mal mushāʿ are inherently attached, collective, and proportionally vested in each party. Accordingly, this study recommends making inter-partner consent mandatory in Ijarah al-māl al-mushtarak to ensure transparency, accountability, legal certainty, and justice in transactions and within the Islamic financial industry.

Abstrak

Studi ini menganalisis isu-isu yuridis yang terkandung dalam Fatwa No. 160/DSN-MUI/VII/2024 mengenai Ijarah al-māl al-mushtarak dan al-māl al-mushāʿ, khususnya ketentuan yang mengizinkan satu mitra menyewakan saham aset yang dimiliki bersama kepada mitra lain tanpa mendapatkan persetujuan dari mitra lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan menelaah kerangka normatif Fatwa, prinsip-prinsip fiqh muʿāmalāt, dan implikasinya terhadap praktik industri keuangan Islam. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa menghapus persyaratan persetujuan antar mitra dapat menimbulkan ketidakpastian tentang hak kepemilikan, konflik kepentingan, dan kerugian bagi pihak lain, sehingga membuka kemungkinan ḍarar. Kondisi ini dianalisis melalui maksim hukum al-ḍararu yuzālu dan  pendekatan Sadd al-dharāʾiʿ,  yang keduanya menekankan pencegahan potensi bahaya sebelum terjadi. Secara teori, studi ini berargumen bahwa identitas penyewa (baik mitra maupun non-mitra) tidak menghilangkan kewajiban untuk memperoleh persetujuan, karena hak kepemilikan dalam mal mushāʿ secara inheren melekat, kolektif, dan proporsional dimiliki oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan agar persetujuan antar mitra diwajibkan dalam Ijarah al-Māl al-Mushtarak untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam transaksi serta dalam industri keuangan Islam.