POLITIK HUKUM PENENTUAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT (STUDI KASUS PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI ACEH)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum penentuan pengangkatan penjabat kepala oleh pemerintah pusat dan proses, penentuan, dan pengangkatan penjabat kepala daerah di Provinsi Banten dan Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan ilmu perundang-undangan untuk menganalisis dan menjelaskan hukum, sedangkan pendekatan konseptual untuk menganalisis dan menjelaskan politik hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Pengisian penjabat kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menetapkan keserentakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Landasan penjabat kepala daerahnya sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan syarat, fungsi, serta batasan yang menjadi wewenang dari penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah pusat dengan kewenangannya yang bersifat delegatif sehingga pemerintah pusat akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar tugas dan fungsinya sebagai penjabat kepala daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya; 2) Dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah yang telah dilakukan pada kasus diangkatnya Pj Gubernur Banten dan Pj Gubernur Aceh dapat diketahui bahwa proses yang telah dilakukan pada pengangkatan Pj Gubernur di dua provinsi tersebut terdapat perbedaan alasan dan proses penentuannya. Sehingga tidak ada standarisasi yang menjadi acuan dalam proses penentuannya, meskipun dalam prosesnya melibatkan kementerian/lembaga lain, dilakukan proses seleksi dan terbuka terhadap usulan. Pada akhirnya tetap yang menentukan adalah Pemerintah Pusat (Presiden dan Mendagri) yang memiliki hak penuh, tidak ada kepastian secara proses dan penentuan yang terjadi dalam hal penentuan pengangkatan penjabat kepala daerah.

Kata kunci: Politik Hukum, Pemerintahan, Penjabat, Kepala Daerah.

Abstract

This study aims to determine the legal politics of determining the appointment of acting heads by the central government and the process, determination, and appointment of acting regional heads in Banten Province and Aceh Province. This research uses a type of normative legal research. This research uses a statutory approachand a conceptual approach. The statutory science approach is for analyzing and explaining law, while the conceptual approach is for analyzing and explaining legal politics.

The results of the study show that: 1.) Filling in the acting regional heads in 2022 and 2023 is an implication of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors which stipulates the simultaneous regional head elections in 2024. The basis for acting regional heads themselvesis in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which has determined the terms, functions, and limitations that become thea uthority of the acting regional head who is appointed and appointed by the central government with delegated authority so that the central government will carry out periodic monitoring and evaluation so that duties and functions as the acting head of the region can run as they should; 2) In the process of appointing acting regional heads which has been carried out in the case of the appointment of the Acting Governor of Banten and the Acting Governor of Aceh, it can be seen that the processes that have been carried out for the appointment of Acting Governors in the two provinces have different reasons and the process for determining them. So that there is no stndardization that becomes a reference in the process of determining it, eventhough in the process it involve so the ministries/agencies, a selection process is carried out anditis open to proposals. In the end, its till the central government (the President and the Minister of Home Affairs) who has fullrights, there is No. certainty in terms of the processes and decisions that occur in terms of determining the appointment of acting regional heads.

Keywords: Legal Politics, Government, Acting Regional Heads, Regional Heads.