KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DAN KAITANNYA DENGAN GOOD GOVERNANCE

Abstract

BPJS Kesehatan merupakan badan usaha publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang
jaminan kesehatan menyatakan bahwa BPJS Kesehatan berwenang mengadakan perjanjian kemitraan dengan institusi kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuan kerjasama yang akan dilaksanakan adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.  

Di sisi lain, BPJS Kesehatan mengalami defisit yang membuat faskes kesulitan membayar klaim. Menurut Dirut BPJS Kesehatan, akar masalah defisit BPJS Kesehatan adalah tingkat pembayaran kepesertaan yang tidak sesuai perhitungan aktuaria. Berdasarkan perhitungan aktuaria, besaran ideal pembayaran BPJS Kesehatan untuk peserta Kelas III adalah Rp53.000. Padahal, jumlah sumbangan negara saat itu hanya 25.500 rubel. Dengan cara ini, BPJS Kesehatan harus memiliki 27.500 rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada Kelas I dan II. BPJS Kesehatan juga mengalami kerugian akibat tidak terbayarnya iuran dari peserta mandiri atau Bukan Penerima Upah  atau dikenal dengan PBPU.