Shibh al-ʿIddah for Men: Perspectives of the Islamic Guidance Directorate Circular Letter, Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī, and the Compilation of Islamic Law (KHI)

Syibhul Iddah bagi laki-laki perspektif Surat Edaran Bimas Islam, Syeikh Wahbah Al-Zuhaili, dan KHI

Abstract

Abstract

This study aims to examine and compare the suitability of the newly introduced legal concept that appears to impose a form of ʿiddah period on men following divorce. The issue emerged following the issuance of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage During a Wife's ʿIddah Period. Therefore, it is necessary to analyze this policy in light of the concept of shibh al-ʿiddah as articulated by Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī and as regulated in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI). This research employs a normative juridical approach and library research method by examining classical and contemporary scholarly works, legislation, government regulations, and the Compilation of Islamic Law relevant to the subject of this study. The findings reveal that the newly introduced concept of shibh al-ʿiddah differs from the concept proposed by Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī and that embodied in the KHI, particularly regarding the conditions for its applicability. These differences arise from variations in social conditions, historical context, and legal considerations across different times and places. An objective analysis further demonstrates that this contemporary concept of shibh al-ʿiddah is closely related to the principle of al-maṣlaḥah al-mursalah, as there is no explicit textual evidence (naṣṣ) either endorsing or prohibiting it. Nevertheless, its implementation may generate significant public benefits when appropriately applied within the Indonesian legal context. Keywords: Shibh al-ʿIddah, Waiting Period (ʿIddah), Men

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengomparasikan serta meninjau kesesuaian konsep hukum baru, di mana semua laki-laki seakan-akan memiliki masa iddah setelah perceraian. Problematika ini muncul seiring diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap konsep syibhul iddah yang telah diutarakan oleh Syeikh Wahbah al-Zuhaili serta yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap kitab-kitab para ulama, undang-undang, peraturan pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep syibhul iddah terbaru ini memiliki perbedaan dengan konsep syibhul iddah menurut Syeikh Wahbah al-Zuhaili dan KHI, yaitu terkait kondisi berlakunya syibhul iddah itu sendiri yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Setelah ditinjau secara objektif, konsep syibhul iddah terbaru ini berkorelasi dengan konsep al-maṣlaḥah al-mursalah, yang mana tidak terdapat naṣ yang secara eksplisit menerangkan maupun melarangnya. Akan tetapi, terdapat kemaslahatan apabila konsep ini diimplementasikan dengan baik di Indonesia.

Kata Kunci: Syibhul Iddah, Masa Iddah, Laki-laki