The Prohibition of Marital Rape in Marriage: An Analysis of Islamic Law and Indonesian Positive Law

Larangan Marital Rape dalam Perkawinan: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Abstract

Abstract

This study examines the legal prohibition of marital rape from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. The primary issue addressed is the absence of explicit regulation concerning marital rape in Indonesian positive law for a considerable period, while Islamic law recognizes limitations on a husband's right to sexual relations within marriage. The case analyzed is Decision No. 2488/Pdt.G/2019/PA.JS of the South Jakarta Religious Court. This study also examines the 2023 Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), which for the first time introduces provisions concerning forced sexual intercourse, and analyzes the issue in light of Islamic legal principles derived from Qur'anic verses, particularly Surah al-Baqarah (2:223) and Surah al-Rum (30:21), alongside relevant provisions of positive law. Employing a normative legal method and library research approach, this study finds that, in the case under review, the court considered the psychological circumstances of the parties and granted a minor divorce (ṭalāq ṣughrā) because the husband had violated his marital rights and obligations. Furthermore, a comparative analysis of the four major Sunni schools of Islamic jurisprudence demonstrates that a husband's right to sexual relations is neither absolute nor unconditional. Consequently, this doctrinal position provides normative support for the criminalization of coerced sexual relations within marriage as reflected in the 2023 Criminal Code and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes.

Keywords: Marital Rape; Islamic Law; Positive Law; Comparative Madhhab Analysis; Sexual Violence.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi larangan marital rape dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur marital rape dalam hukum positif Indonesia selama bertahun-tahun, sementara hukum Islam mengenal batasan-batasan tertentu terhadap hak suami untuk melakukan hubungan seksual dalam perkawinan. Kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS. Penelitian ini juga mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang untuk pertama kalinya memuat ketentuan mengenai persetubuhan yang dilakukan secara paksa, serta menelaah persoalan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Baqarah ayat 223 dan Surat Ar-Rum ayat 21, serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS, hakim mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak dan menjatuhkan talak sughra kepada tergugat karena telah melanggar hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Selain itu, analisis terhadap empat mazhab fikih Sunni menunjukkan bahwa hak suami untuk berhubungan seksual dengan istrinya tidak bersifat mutlak dan tanpa syarat. Oleh karena itu, pandangan tersebut memberikan landasan normatif bagi kriminalisasi pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam KUHP Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Marital Rape; Pemerkosaan dalam Perkawinan; Hukum Islam; Hukum Positif; Perbandingan Mazhab.