KADAR MAHAR BERDASARKAN WASIAT PADA ADAT MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstract

Islam sangat menghargai kedudukan perempuan dengan memberikan haknya. Salah  satu hak seorang perempuan adalah memberikannya sebuah mahar dalam pernikahan, hal ini berdasarkan pada QS. An-Nissa ayat 24. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemberian mahar yang dilakukan oleh Cakung Bekasi, pasalnya masyarakat Bekasi menentukan kadar mahar yang harus diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita atas dasar wasiat. Bagaimanakah menurut perspektif Hukum Islam mengenai penetapan kadar mahar yang terjadi di masyarakat Betawi. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai pemberian calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berupa uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar atau dikenal dengan maskawin oleh masyarakat, termasuk masyarakat Betawi. Praktek penetapan kadar mahar yang terjadi di masyarakat Cakung ini berdasarkan atas dasar wasiat dari salah seorang tetua masyarakat Cakung Betawi kepada anak-anaknya untuk keturunan selanjutnya, wasiat berasal dari kata Bahasa Arab “al-Washiyah” yang artinya pesan, perintah, atau nasihat. Sedangkan menurut KUHP wasiat adalah pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Dengan melihat langsung kehidupan sosial masyarakat Betawi dan dengan informasi yang dari pihak bersangkutan bahwa  yang terjadi pada masyarakat Betawi penetapan kadar mahar tersebut harus didasari dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya suatu mahar, karena melihat pada kemampuan adat setiap orang berbeda-beda, Islam juga tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Begitu juga dengan berlebih-lebihan dalam mahar, Islam tidak menyukai sesuatu yang berlebihan yang akan berujung pada menyulitkan seseorang. Maka dengan itu praktek penetapan kadar mahar yang terjadi pada masyarakat Betawi ini tidak menyalahi ajaran agama Islam.