KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK KOMUNAL SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
Abstract
Abstract: The existence of communal rights certificates to ensure legal certainty over customary land tenure by indigenous peoples is agrarian reform through progressive legal breakthrough. But in its development where the certificate of communal rights still need to be revised and adapted the principles of agrarian reform by attention to the rules contained in Law No. 5 of 1960 as the fundamental rules of the land. Communal rights should be conceived as a concept of property rights is not only public but also private nature
Abstrak: Keberadaan sertifikat hak komunal untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat merupakan sebuah reforma agraria melalui terobosan hukum yang progresif. Namun dalam perkembangannya keberadaan sertifikat hak komunal masih perlu direvisi dan disesuaikan prinsip-prinsip pembaruan agrarian dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagai induk dari aturan pertanahan. Hak komunal harus dikonsepsikan sebagai konsep hak milik yang bukan hanya bersifat public tapi juga privat.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. Sonny Keraf. 1997. Hukum Kodrat Teori Hak Milik Pribadi. Penerbit Kanisius.
A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang. Prenadamedia Group. Jakarta.
Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Genta Publishing.
Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Inonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Penerbitan Djambaitan. Jakarta.
B. Ter Haar Bzn dalam Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. 1994. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta.
Rusmadi Murad. 2013. Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum dalam Praktek. Mandar Maju.
Yamin Lubis & Abd. Rahim Lubis. 2012. Hukum Pendaftaran Tanah. Penerbit CV Mandar Maju. Bandung.
Maria SW Sumardjono. 2016. Ihwal Hak Komunal atas Tanah. Digest Epistema Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial Vol. 16.
Myrna Safitri. Mencari Perusak Hutan. Koran Kompas. Tertanggal 10 Maret 2015.
DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3192 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
