Perlindungan Hukum bagi Debitor di Indonesia Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test
Abstract
The embodiment of legal protection for debtors whose companies still have the prospect of continuing but the debtor's financial condition in a state of inability to pay must be declared bankrupt due to the absence of an insolvency test which is considered contrary to the application of the going concern principle, which is related to the existence of expectations regarding the concept of the Indonesian Bankruptcy Law. in the future, especially regarding the shift in the purpose of the Bankruptcy Law, where initially the Bankruptcy Law aimed to liquidate debtor's assets, so it is hoped that in the future the Bankruptcy Law will in its development change as a means of reorganizing debtors in continuing their business activities, where this goal is not embodied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adhitya, Rio. 2021. Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 3 No. 1. DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521
Annisah, Lilies. 2021. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 3 No. 1. DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4522
Ardytia, Wisnu. 2018. Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan: Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg.No.07.PK/N/2004. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotaritan Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro.
Asikin, Zainal. 1991. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Asyhadie, Zaeni. Budi Sutrisno. 2012. Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta: Erlangga.
Chamdani, Nudi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 1. DOI:10.32502/khdk.v4i1.4672
Hartini, Rahayu. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase, Jakarta: Kencana.
Hartono, Siti Soemarti. 1981. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Yogyakarta: Liberty.
Hikmah, Mutiara. 2007. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan, Bandung: PT. Refika Aditama.
Hoff, Jerry. 2000. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Tata Nusa.
Iriantoro, Catur. 2011. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Proses Kepailitan di Indonesia. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Imu Hukum Universitas Diponogoro.
Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 3 No. 1 DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520
Kristiyadi, Vincentius Patria Setyawan. 2022. Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 4 No. 1. DOI:10.32502/khdk.v4i1.4622
Manan, Abdul. 2014. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Kencana.
Mulyadi, Lilik. 2009. Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga, Bandung: Alumni.
Nurlani, Meirina. 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 3 No. 1. DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519
Prodjomidhajojo, Martiman. 1999. Proses Kepailitan. Bandung: CV. Mandar Maju.
Rusydi, Yudistira. 2022. Pertanggungjawaban Negara Atas Penyalahgunaan Kewenangan. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 4 No. 1. DOI:10.32502/khdk.v4i1.4733
Saliman, Abdul R. 2014. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana.
Tumbuan, Fred G. 2000. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Program Magister FH UI.
Tumbuan, Frederick B.G. 1994. Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.
DOI: https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.27640
Refbacks
- There are currently no refbacks.