Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung di Bidang Perselisihan Hubungan Industrial
Abstract
Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes has a weakness due to the absence of regulations regarding the execution mechanism after a court decision which has permanent legal force. This has resulted in many executions of PHI decisions that are not carried out properly due to the lack of good faith from the losing party in this case the company to implement the judge's decision. Of course, the most disadvantaged are the workers, because in the case of PHI in the form of Termination of Employment/PHK, workers should receive compensation in the form of wages and severance pay that must be paid by the entrepreneur. This writing uses a normative research method using a case approach and a statutory approach.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Gunadi, F. 2021. Upah Proses Dalam Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50 (4).
Handoyo, B. Hestu Cipto. 2003. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Cetakan ke-1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Haryanto, S., & Yurikosari, A., 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja yang Diputus Hubungan Kerjanya Karena Pekerja Menolak Mutasi Pada PT Sanggraha Dhika (Studi Kasus Putusan Nomor 210/Pdt. Sus-PHI/2016/PN. Jkt. Pst), Jurnal Hukum Adigama, Volume 1 No 1.
Joka, M. Rikhardus, 2020. Implikasi pandemi covid-19 terhadap pemenuhan hak hukum pekerja yang diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha, Binamulia Hukum.
Manan, Abdul. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media.
Maryono, Dwi; Azhar, M. 2018. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata, Adminitrative Law & Governance Journal,Vol. 1 Edisi 3 Agustus.
Peter, Mahmud Marzuki. 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana.
Salam, Moch. Faisal. 2018. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung Vol. 1 Edisi 3 Agustus.
Soedikno Mertokusumo, 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
DOI: https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26571 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.